TANGERANG | BIDIK BANTEN – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 yang berlangsung di Kota Tangerang Selatan pada 15–23 November 2026 menuai sorotan. KONI Kabupaten Tangerang mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan dalam penyelenggaraan kompetisi yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari panitia.
Persoalan yang dipersoalkan tidak hanya menyangkut hasil pertandingan, tetapi juga transparansi klasemen medali, keikutsertaan atlet, hingga keputusan pertandingan yang dinilai merugikan kontingen Kabupaten Tangerang.
Ketua KONI Kabupaten Tangerang, H. Eka Wibayu, menyampaikan sejumlah keberatan tersebut dalam konferensi pers pada Senin (16/11/2026) malam.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian data perolehan medali. Berdasarkan klasemen resmi, Kabupaten Tangerang tercatat mengumpulkan 12 medali emas, 5 perak, dan 12 perunggu.
Namun, berdasarkan data monitoring internal di sejumlah venue, perolehan kontingen diklaim telah mencapai 20 emas, 13 perak, dan 15 perunggu.
Perbedaan angka tersebut dipersoalkan karena dinilai dapat memengaruhi psikologis atlet yang telah berjuang, tetapi hasil pertandingannya belum tercermin dalam klasemen resmi.
Atlet Muaythai Dicoret, Hasil Wushu Dipersoalkan
Persoalan berikutnya muncul dari cabang olahraga Muaythai. Dua atlet Kabupaten Tangerang disebut mendadak tidak diperbolehkan bertanding, meskipun sebelumnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi.
KONI Kabupaten Tangerang mengklaim tidak menemukan ketentuan Porprov yang dilanggar oleh kedua atlet tersebut. Karena itu, keputusan pencoretan dinilai perlu dijelaskan oleh pihak penyelenggara.
Keberatan juga disampaikan terkait pertandingan Wushu. Atlet Kabupaten Tangerang yang semula dinyatakan menang disebut kemudian mendapatkan keputusan berbeda dan dinyatakan kalah.
Pihak KONI mengaku memiliki dokumentasi serta rekaman pertandingan yang akan dijadikan bahan untuk menyampaikan keberatan secara resmi.
Dugaan Pembagian Medali di Cabor Catur
Selain persoalan tersebut, pelaksanaan pertandingan catur juga menjadi salah satu sumber protes kontingen Kabupaten Tangerang.
KONI Kabupaten Tangerang mengaku memiliki rekaman yang diduga memperlihatkan adanya pembicaraan mengenai pembagian medali emas sebelum pertandingan berlangsung.
Kontingen Kabupaten Tangerang menegaskan menolak kesepakatan tersebut karena menginginkan pertandingan berjalan sesuai regulasi dan menjunjung tinggi sportivitas.
Berdasarkan kronologi versi kontingen, pertandingan awalnya berlangsung normal sejak sekitar pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB.
Situasi berubah ketika atlet Kabupaten Tangerang kembali memasuki meja pertandingan sekitar pukul 13.00 WIB. Atlet dari kubu lawan disebut kemudian ditarik keluar karena belum tercapai kesepakatan mengenai pembagian medali emas.
Atlet Kabupaten Tangerang diklaim tetap bertahan di meja masing-masing hingga sekitar pukul 15.30 WIB. Namun, pertandingan justru berakhir dengan keputusan default.
Video yang beredar memperlihatkan suasana ruang pertandingan sempat memanas. Seorang official terdengar melontarkan protes kepada panitia menggunakan mikrofon hingga terjadi adu mulut dan perebutan mikrofon.
Dalam rekaman tersebut juga terdengar pernyataan, “Biasanya setiap itu bagi-bagi medali. Dan itu sudah termasuk Kabupaten Serang.”
Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan kontingen Kabupaten Tangerang meminta penjelasan lebih lanjut dari penyelenggara.
KONI Pilih Jalur Resmi, Minta Evaluasi
Meski menyampaikan sejumlah keberatan, KONI Kabupaten Tangerang menegaskan tidak ingin persoalan tersebut diselesaikan melalui tindakan emosional.
Eka Wibayu menyatakan pihaknya akan menempuh mekanisme resmi dengan menyampaikan surat keberatan kepada panitia penyelenggara.
Ia menilai Porprov merupakan ajang olahraga yang membawa nama seluruh daerah di Provinsi Banten. Karena itu, penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi transparansi, profesionalitas, keadilan, dan sportivitas.
“Semua yang datang ke sini tujuannya sama, untuk Banten. Karena itu penyelenggaraannya harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Eka.
Menurutnya, Porprov juga menjadi bagian penting dalam proses penjaringan atlet potensial yang dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON).
Karena itu, setiap keputusan pertandingan maupun administrasi kompetisi harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak merugikan atlet yang telah berjuang membawa nama daerah.
Sejumlah persoalan yang disampaikan KONI Kabupaten Tangerang tersebut kini menjadi perhatian terhadap pelaksanaan Porprov VII Banten 2026. Penyelenggara diharapkan memberikan penjelasan terbuka sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai keberatan yang muncul.
Hingga berita ini diterbitkan, panitia Porprov VII Banten 2026 belum memberikan klarifikasi resmi terkait sejumlah dugaan kejanggalan yang disampaikan KONI Kabupaten Tangerang.
Bidik Banten membuka ruang konfirmasi kepada pihak penyelenggara untuk menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
(*Red)






















