
SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barisan Pejuang Demokrasi (Bapeksi) Provinsi Banten resmi meluncurkan program penyuluhan hukum anti-bullying sebagai langkah konkret mencegah tindak perundungan di lingkungan pendidikan.
Peluncuran program tersebut digelar di Studio Sultan TV, Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ditandai dengan deklarasi anti-bullying melalui penandatanganan komitmen bersama sejumlah elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
Sejumlah tokoh dan perwakilan instansi turut hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Bapeksi Bahroji, Bidang Pengawas Kejati Banten Yayi Dita Nirmala, Sekretaris DP3KKAB Provinsi Banten Erminiwati, praktisi hukum Astiruddin Purba, serta Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten Hendry Gunawan.
Kegiatan tersebut juga melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga mahasiswa perguruan tinggi.
Ketua DPD LBH Bapeksi Provinsi Banten, Abdu Malik Fajar, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus keterlibatan nyata lembaganya dalam mencegah kasus perundungan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan.
Menurut Fajar, bullying bukan persoalan baru. Namun, praktik perundungan masih ditemukan di berbagai lembaga pendidikan, baik sekolah, pesantren, maupun institusi pendidikan lainnya.
“Perundungan memang bukan isu yang baru, tetapi kasus bullying masih kerap terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, baik di sekolah, pesantren, dan lainnya,” ujar Fajar.
Ia menegaskan, lembaga pendidikan semestinya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak untuk menimba ilmu serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, segala bentuk perundungan harus dicegah agar tidak merusak masa depan peserta didik.
“Padahal, lembaga pendidikan merupakan cerminan tempat yang aman dan ramah bagi anak-anak. Jangan sampai menjadi sebaliknya,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut peluncuran program, LBH Bapeksi Banten berencana mendatangi sejumlah sekolah untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum kepada para pelajar, mulai tingkat SD hingga SMA.
Fajar menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pendampingan hukum ketika kasus perundungan terjadi, tetapi juga mengutamakan langkah pencegahan melalui edukasi sejak dini.
“Kami akan berkeliling ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan hukum anti-bullying. Tujuannya bukan sekadar pendampingan pascakejadian, tetapi kami juga ikut berupaya dalam pencegahan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, program tersebut merupakan inisiatif Ketua Umum DPP Bapeksi, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Inisiatif itu mendorong LBH Bapeksi di berbagai daerah untuk mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat dan mencegah perundungan, khususnya di lingkungan pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, LBH Bapeksi Banten juga akan melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Banten. Para mahasiswa tersebut akan direkrut menjadi agen anti-bullying yang membantu menyosialisasikan bahaya perundungan kepada peserta didik.
“Kami libatkan juga para mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Banten untuk menjadi agen anti-bullying LBH Bapeksi Provinsi Banten,” katanya.
Para agen tersebut nantinya akan diterjunkan langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan perundungan.
Sementara itu, Sekjen DPP Bapeksi, Bahroji, menyampaikan bahwa program penyuluhan hukum anti-bullying merupakan gerakan yang tidak hanya dilaksanakan di Provinsi Banten, tetapi juga dikembangkan di sejumlah daerah lain, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Menurutnya, peluncuran program oleh LBH Bapeksi Banten menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan penyuluhan secara langsung ke berbagai lembaga pendidikan.
“LBH Bapeksi Banten mengawali dengan peluncuran program sebelum terjun langsung ke sekolah-sekolah,” ujar Bahroji.
Bahroji juga mengapresiasi inisiatif DPD LBH Bapeksi Provinsi Banten yang dinilai turut memperkuat gerakan pencegahan perundungan melalui edukasi dan penyuluhan hukum.
Ia berharap program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak lembaga pendidikan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari tenaga pendidik, mahasiswa, hingga masyarakat.
“Kami DPP Bapeksi mengapresiasi langkah LBH Bapeksi Banten maupun LBH Bapeksi yang sudah turun ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan hukum anti-bullying,” tuturnya.
Melalui program ini, LBH Bapeksi Banten berharap kesadaran hukum di kalangan pelajar semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan.






















