CILEGON, BIDIK BANTEN — Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Cilegon kembali menjadi sorotan. Hingga menjelang akhir November 2026, realisasi pendapatan daerah belum disampaikan secara terbuka, sehingga publik belum mengetahui sejauh mana target pendapatan tahun ini berhasil dicapai.
Persoalan ini patut menjadi perhatian. Sebab, rekam jejak tahun sebelumnya menunjukkan target pendapatan daerah Cilegon pernah meleset cukup jauh.
Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024, penerimaan Pajak Daerah hanya mencapai Rp582,23 miliar dari target Rp1.068,92 miliar. Artinya, realisasi hanya 54,47 persen dengan selisih kekurangan mencapai Rp486,69 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan hanya terealisasi 61,39 persen dari target.
Persoalan pendapatan tersebut menjadi salah satu latar belakang pembahasan kondisi keuangan daerah ketika pemerintahan baru mulai bekerja pada 2025. Pemerintah saat itu menyebut mewarisi persoalan defisit anggaran dan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Pemerintah kemudian melakukan koreksi pendapatan sebesar Rp110 miliar dan mengklaim APBD 2025 berbalik dari kondisi defisit menjadi surplus Rp80 miliar.
Namun, memasuki tahun anggaran 2026, transparansi capaian pendapatan kembali menjadi pertanyaan.
Berdasarkan data yang dihimpun Bidik Banten pada awal Oktober 2026, penerimaan pajak restoran baru mencapai sekitar Rp35 miliar dari target Rp47 miliar atau sekitar 75 persen.
Sementara realisasi retribusi daerah berada di kisaran Rp70 miliar hingga Rp80 miliar dari target Rp130 miliar.
Angka tersebut menunjukkan masih terdapat target penerimaan yang harus dikejar dalam sisa tahun anggaran. Namun, tanpa data terbaru dan penjelasan resmi, publik belum bisa mengukur kondisi riil pendapatan daerah menjelang penutupan tahun.
Pertanyaan yang kemudian muncul, sejauh mana pemerintah mampu mengejar sisa target pendapatan tersebut? Apakah proyeksi penerimaan masih realistis, dan bagaimana pemerintah memastikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga tidak kembali menjadi persoalan?
Bidik Banten telah berupaya meminta penjelasan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon, Safrudin, melalui pesan WhatsApp.
Dalam konfirmasi tersebut, redaksi menyampaikan enam poin pertanyaan, meliputi realisasi total pendapatan hingga November 2026, capaian masing-masing jenis pajak, realisasi retribusi, perbandingan dengan tahun sebelumnya, sisa target yang belum tercapai, serta langkah pemerintah untuk mencegah terulangnya persoalan gagal bayar kepada pihak ketiga.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Safrudin.
Padahal, informasi mengenai realisasi pendapatan daerah merupakan bagian penting dari transparansi pengelolaan APBD. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kinerja penerimaan daerah, terlebih setelah munculnya persoalan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya.
Bidik Banten masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala BPKAD maupun Pemerintah Kota Cilegon guna memberikan penjelasan secara utuh kepada masyarakat.
(*/Red)






















