CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Polemik kenaikan honor Ketua RT dan RW di Kota Cilegon tidak hanya menyangkut persoalan kemampuan anggaran daerah. Cara pemerintah menyampaikan kebijakan kepada para pengurus lingkungan juga menjadi perhatian.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Cilegon, Hamdi, meminta Wali Kota Cilegon Robinsar lebih mengedepankan komunikasi dan pendekatan dialogis dalam menyikapi keberatan RT/RW terkait belum terealisasinya kenaikan honor.
Menurut Hamdi, pernyataan yang mempersilakan RT/RW mundur apabila tidak bersedia menjalankan tugas dengan besaran honor saat ini bukanlah pendekatan yang tepat. Terlebih, para pengurus lingkungan selama ini menjadi bagian penting dalam membantu jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah.
“Alangkah baiknya bahasa-bahasa seperti itu tidak disampaikan. Itu sama saja melukai perasaan RT/RW. Apakah tidak ada jalan lain ketika kenaikan ini belum bisa dilakukan atau tertunda? Berikan edukasi kepada mereka bahwa kondisi keuangan daerah memang sedang tidak memungkinkan,” ujar Hamdi saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).
Ia menilai, RT/RW tidak seharusnya hanya dihadapkan pada pilihan menerima besaran honor yang berlaku atau mengundurkan diri. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang baik agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Hamdi menyarankan agar Wali Kota bersama jajaran pemerintah daerah mengumpulkan para pengurus RT/RW melalui kecamatan maupun kelurahan.
Pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan kondisi keuangan daerah secara terbuka, termasuk kendala yang menyebabkan kenaikan honor belum dapat direalisasikan.
Menurutnya, pendekatan kekeluargaan akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan kondisi sebenarnya sekaligus mendengarkan aspirasi para pengurus lingkungan.
“Kalau memang belum bisa menaikkan, sampaikan baik-baik. Misalnya, pemerintah datang ke kecamatan, kumpulkan RT/RW, berikan edukasi bahwa kondisi keuangan kita sedang kurang baik dan mungkin kenaikannya baru bisa dilakukan tahun depan. Ada cara-cara yang lebih elegan untuk menjaga perasaan mereka,” katanya.
Di sisi lain, Hamdi mengingatkan bahwa persoalan honor RT/RW tidak bisa dilepaskan dari komitmen politik pemerintah. Kenaikan honor tersebut merupakan janji politik yang tetap harus diperjuangkan untuk direalisasikan.
Ia juga menyoroti kondisi kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan data yang disampaikannya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon baru mencapai sekitar Rp677 miliar atau 67 persen dari target kurang lebih Rp1 triliun. Sementara realisasi Transfer ke Daerah (TKD) disebut telah mencapai 88 persen.
Hamdi menilai, pemerintah perlu mengevaluasi strategi peningkatan PAD agar target pendapatan daerah dapat tercapai. Dengan demikian, pembahasan mengenai keterbatasan anggaran tidak hanya berhenti pada persoalan TKD.
“Janji politik tetap harus direalisasikan. Jangan selalu menyalahkan TKD, karena realisasinya sudah 88 persen. Yang perlu dievaluasi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan PAD agar target yang ditetapkan dapat tercapai,” pungkasnya.
Polemik ini menjadi perhatian tersendiri karena RT/RW merupakan unsur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan pelayanan lingkungan. Mulai dari membantu administrasi kependudukan, menyampaikan informasi pemerintahan, hingga menjembatani kebutuhan dan persoalan warga.
Karena itu, komunikasi pemerintah dan kepastian kebijakan terkait honor menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan kerja antara pemerintah daerah dan pengurus lingkungan.
Pemerintah Kota Cilegon diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi keuangan daerah sekaligus menyampaikan langkah dan kepastian terkait rencana kenaikan honor RT/RW.
Dengan begitu, persoalan yang berkembang tidak berhenti pada perdebatan mengenai besaran honor, tetapi juga menghasilkan solusi yang dapat diterima pemerintah maupun para pengurus lingkungan.
(*/RED)
