CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Kritik terhadap dinamika pemerintahan Kota Cilegon kembali mencuat. Kali ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Cilegon angkat bicara. Mereka menyoroti kesan tidak harmonis antara wali kota dan wakil wali kota, polemik anggaran untuk masyarakat, hingga komposisi tim seleksi (Timsel) yang dinilai masih berkutat pada orang-orang yang sama.
Sekretaris PDM Kota Cilegon, Mohamad Tahyar, menyebut pihaknya menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai hubungan kepemimpinan di lingkungan Pemkot Cilegon. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan anggaran janji politik kenaikan honor RT/RW yang dinilai justru memunculkan kesan saling lempar tanggung jawab.
Menurut Tahyar, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, masyarakat memilih wali kota dan wakil wali kota sebagai satu paket kepemimpinan. Karena itu, perbedaan pandangan di internal pemerintahan semestinya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan justru menjadi konsumsi publik.
“Masa pemerintahan wali kota Cilegon, antara wali kota dan wakilnya terkesan tidak kompak. Ini preseden buruk, jangan sampai terulang kembali di fase usia pemerintahan yang relatif masih seumur jagung. Kami menemukan banyak ketidakkompakan yang terkesan saling lempar batu sembunyi tangan,” ujar Tahyar.
PDM Cilegon juga mengingatkan bahwa APBD merupakan uang rakyat, bukan instrumen kepentingan politik maupun kekuasaan. Ketika pembahasan anggaran tidak berjalan selaras, masyarakat kecil berpotensi menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Tahyar mencontohkan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari kenaikan honor RT/RW, insentif kader Posyandu, guru ngaji, hingga beasiswa Cilegon Juare. Menurutnya, program-program tersebut harus mendapat perhatian serius dan tidak boleh tersandera oleh persoalan komunikasi di internal pemerintahan.
Namun, kritik PDM tidak berhenti pada persoalan anggaran dan hubungan kepala daerah. Mereka juga menyoroti pola pengisian Timsel di lingkungan Pemkot Cilegon, mulai dari seleksi Baznas, BPRS Cilegon Mandiri, hingga seleksi jabatan ASN.
Tahyar menyebut munculnya fenomena 4L alias Lagi-Lagi Lu, Lagi-Lagi Lu, karena komposisi Timsel dinilai terus diisi nama-nama yang sama. Padahal, menurutnya, Cilegon memiliki banyak akademisi, profesional, doktor, aktivis organisasi, serta kader berbagai organisasi kemasyarakatan yang juga memiliki kapasitas.
“Cilegon punya ratusan sarjana, doktor, profesional, akademisi, aktivis masjid, Pemuda Muhammadiyah, NU, HMI, PMII yang kompeten. Jika Timsel selalu diisi orang yang sama dari tahun ke tahun, kapan generasi baru dapat kesempatan? Ini mematikan semangat kaderisasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses seleksi. Menurut Tahyar, komposisi Timsel yang berulang perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan maupun tertutupnya kesempatan bagi sumber daya manusia lain yang memiliki kompetensi.
Atas berbagai persoalan tersebut, PDM Cilegon menyerukan islah atau rekonsiliasi. Mereka mendesak wali kota dan wakil wali kota segera duduk bersama untuk menyelesaikan perbedaan. PDM bahkan menyatakan siap menyediakan ruang musyawarah yang netral.
PDM juga meminta DPRD Kota Cilegon tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi secara aktif. Sementara untuk Timsel, mereka mendesak evaluasi menyeluruh, keterbukaan rekam jejak anggota, penyegaran komposisi, serta pengumuman nilai dan peringkat hasil seleksi kepada publik.
“Cilegon ini milik semua warga, bukan milik segelintir orang. Anggaran itu uang rakyat, bukan uang wali kota atau wakil wali kota. Jabatan Timsel itu amanah seleksi, bukan jabatan warisan,” pungkas Tahyar.
Pernyataan PDM tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintahan daerah tidak cukup hanya berjalan secara administratif. Komunikasi antarpemimpin, keberpihakan anggaran, serta transparansi pengisian jabatan dan lembaga publik juga menjadi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.
