CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Beasiswa Juare Cilegon 2026 bukan cuma soal siapa yang mendapat bantuan dan siapa yang gagal. Di balik anggaran sekitar Rp4 miliar, ada persoalan yang jauh lebih sensitif: seberapa transparan pemerintah menentukan 763 penerima dari 1.452 pendaftar?
Tahun ini, 1.452 calon mahasiswa mendaftar. Sementara kuota yang disediakan hanya 763 orang.
Artinya, terdapat 689 pendaftar yang berpotensi tidak mendapatkan bantuan.
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Cilegon, Rahmatullah, mengakui jumlah pendaftar hampir dua kali lipat dibandingkan kuota yang tersedia.
“Kalau di anggaran kuotanya 763, yang daftar 1.452. Ya, kemungkinan. Kalau melihat pendaftar melebihi daripada kuota,” kata Rahmatullah, Sabtu (26/9/2026).
Saat ini proses verifikasi dan validasi masih berjalan. Pemkot menyebut seleksi mempertimbangkan prestasi, kondisi ekonomi, afirmasi, serta kesesuaian jurusan dengan kebutuhan industri.
Namun persoalan transparansi justru muncul di sini.
Bagaimana seluruh kriteria itu diterjemahkan menjadi angka penilaian?
Berapa bobot prestasi? Bagaimana kondisi ekonomi dihitung? Bagaimana penerima afirmasi diverifikasi? Dan siapa yang menentukan sebuah jurusan dianggap sesuai dengan kebutuhan industri?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena 689 pendaftar berpotensi berada di luar kuota.
Mereka mungkin tidak menuntut semua pendaftar mendapatkan beasiswa. Tetapi sangat wajar jika masyarakat ingin mengetahui mengapa seseorang dinyatakan layak, sementara yang lain tidak.
Apalagi program tersebut menggunakan uang publik.
Pemkot juga perlu menjelaskan bagaimana sekitar Rp4 miliar dihitung hingga menghasilkan kuota 763 penerima. Apakah kuota ditentukan berdasarkan kemampuan anggaran, proyeksi kebutuhan, atau formula tertentu?
Sebab ketika jumlah pendaftar mencapai 1.452 orang, angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap bantuan pendidikan jauh lebih besar dibanding kapasitas program saat ini.
Dan di tengah kondisi itu, transparansi tidak boleh berhenti pada pengumuman penerima.
Kriteria, tahapan, indikator, dan dasar penetapan harus dapat dijelaskan kepada publik.
Bukan berarti seluruh data pribadi pendaftar harus dibuka. Tetapi jangan sampai masyarakat hanya mengetahui siapa yang menerima, sementara alasan di balik keputusan tersebut menjadi wilayah yang sulit dipahami.
Sebab semakin besar jarak antara jumlah pendaftar dan kuota, semakin besar pula kebutuhan pemerintah untuk memastikan proses seleksi dapat dipercaya.
Rp4 miliar adalah uang publik. 1.452 orang sudah mendaftar. Hanya 763 yang disiapkan menerima.
Maka pertanyaan publik sederhana:
Apakah kuota tersebut benar-benar sudah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran? Dan apakah 763 penerima nantinya dipilih melalui proses yang benar-benar terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan?
Sebab kalau programnya membawa nama Beasiswa Juare, jangan sampai yang “juare” hanya programnya di atas kertas.
Proses memilih penerimanya juga harus berani terang-terangan di hadapan publik.
