SERANG | BIDIKBANTEN.COM – Pembangunan SDN Pondokahuru, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, melalui program revitalisasi reguler dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp1,2 miliar, mulai menjadi sorotan. Bukan hanya soal kualitas pekerjaan, tetapi juga menyangkut transparansi dan kejelasan struktur kepanitiaan pembangunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Trisno disebut menjabat sebagai Ketua Pembangunan. Sementara itu, Saefullah, selaku Komite Sekolah, mengaku namanya dicantumkan sebagai Sekretaris Pembangunan.
Namun, muncul tanda tanya ketika diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan disebut hanya ditangani oleh satu orang bernama Dedi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pembagian tugas, mekanisme pengawasan, serta sejauh mana keterlibatan unsur panitia dalam mengawal penggunaan anggaran yang nilainya tidak sedikit.
Saefullah berharap pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan transparan. Menurutnya, keterbukaan menjadi salah satu faktor penting agar pekerjaan berjalan lancar serta menghasilkan bangunan dengan kualitas yang baik.
“Harapan kami, pelaksanaan pembangunan ini harus transparan agar pekerjaan berjalan lancar dan kualitas bangunan benar-benar terjaga,” demikian harapan Saefullah
Di sisi lain, keberadaan anggaran lebih dari Rp1,2 miliar semestinya menjadi alasan kuat bagi seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari penggunaan material, spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan, hingga laporan realisasi anggaran.
Jangan sampai program revitalisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menyisakan tanda tanya akibat minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Trisno selaku Ketua Pembangunan belum memberikan keterangan terkait mekanisme pelaksanaan, pembagian tugas kepanitiaan, maupun pengawasan pekerjaan. Kepala SDN Pondokahuru, Marfa, juga belum memberikan penjelasan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua Pembangunan, pihak sekolah, maupun instansi terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Publik tentu berharap pembangunan sekolah bukan sekadar menghabiskan anggaran miliaran rupiah, tetapi benar-benar menghasilkan bangunan yang berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Anas)
