CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Cilegon Tahun 2027 tak sekadar jadi ruang formalitas. Dalam forum itu, Sokhidin melontarkan kritik terbuka terhadap arah perencanaan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Dengan nada tegas, ia mengingatkan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan untuk menggugurkan kewajiban administratif.
“Musrenbang ini harus jadi ruang strategis. Perencanaan pembangunan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar melengkapi dokumen,” tegasnya.
Aspirasi Warga Jangan Berhenti di Kertas
Menurut Sokhidin, masih ada kecenderungan di mana aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme, termasuk hasil reses DPRD, belum sepenuhnya terakomodasi secara proporsional.
Ia menekankan bahwa suara masyarakat tidak boleh berhenti di tahap usulan semata.
“Aspirasi warga jangan sampai mandek di perencanaan. Harus benar-benar diwujudkan dalam program nyata,” ujarnya.
Bandingkan dengan Daerah Lain
Dalam penyampaiannya, Sokhidin juga menyinggung hasil kunjungan kerja DPRD ke sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Dari hasil tersebut, ditemukan adanya perbedaan mencolok dalam pengalokasian anggaran terhadap usulan DPRD.
Ia menyebut, beberapa daerah dengan kapasitas fiskal lebih rendah justru mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan lebih optimal.
Hal ini, menurutnya, menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Cilegon.
Luruskan Persepsi soal Aspirasi DPRD
Lebih lanjut, Sokhidin juga meluruskan anggapan yang kerap berkembang di masyarakat bahwa usulan DPRD merupakan kepentingan pribadi.
Ia menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut berasal dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui proses panjang dan terstruktur, mulai dari reses hingga pembahasan bersama perangkat daerah.
“Ini bukan soal kepentingan DPRD. Ini suara masyarakat yang kami bawa dan perjuangkan,” katanya.
Soroti Banjir dan Infrastruktur
Dalam forum tersebut, ia juga menyinggung persoalan klasik yang hingga kini masih dikeluhkan warga, seperti banjir di sejumlah titik permukiman saat musim hujan.
Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dinilai masih perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Dorong Perencanaan Lebih Kolaboratif
Di akhir penyampaiannya, Sokhidin mendorong agar perencanaan pembangunan Kota Cilegon ke depan lebih terbuka, kolaboratif, serta mampu menyerap aspirasi masyarakat secara nyata.
Ia berharap, seluruh pihak dapat menyinergikan perencanaan dengan kemampuan riil anggaran daerah, sehingga pembangunan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, pembangunan ke depan benar-benar aspiratif, inklusif, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
