CILEGON – Pelaksanaan pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, mendapat apresiasi setelah seluruh kegiatan pada termin pertama dinilai berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan monitoring dan opname pekerjaan di sejumlah titik pembangunan Kelurahan Gerem, Kota Cilegon, Rabu (5/8/2026).
Pendamping DPW Kelurahan Gerem, Nurhadi, mengatakan dari 43 kelurahan di Kota Cilegon, hingga saat ini baru dua kelurahan yang telah menyelesaikan pekerjaan pada termin pertama, yakni Kelurahan Karsari dan Kelurahan Gerem.
“Alhamdulillah kalau kita lihat, tadi sama-sama kita lihat, kita sertifikasi di lapangan. Baik itu kegiatan fisiknya, kita cukup apresiasi karena kegiatan di lapangan itu cukup bagus,” ujar Nurhadi.
Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat melalui gotong royong dan swadaya, terutama dalam membantu mobilisasi material menuju lokasi pekerjaan yang berada di kawasan pegunungan.
Nurhadi menyebut sejumlah kegiatan yang dikerjakan di antaranya pembangunan TPT, drainase, serta fasilitas lainnya yang tersebar di sejumlah titik.
Ia berharap setelah proses sertifikasi lapangan selesai, administrasi dan pelaporan pekerjaan juga segera dituntaskan sehingga Kelurahan Gerem dapat mengakses termin kedua secepatnya.
Sementara itu, Ketua Pokmas Kelurahan Gerem, Sunhadi, menjelaskan bahwa termin pertama mencakup tujuh titik kegiatan.
Titik pekerjaan tersebut meliputi drainase di Gembang Tawuk, pembangunan PJL di sekitar pos ronda, TPT di Pasir Salam, serta TPT di Masjid Talang, Keloto, Kagungan dan titik lainnya.
“Jadi ada tujuh titik kegiatan untuk termin pertama ini, untuk Kelurahan Gerem,” kata Sunhadi.
Namun, menurut Sunhadi, kondisi geografis Kelurahan Gerem yang berada di wilayah perbukitan menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam pengangkutan material.
Ia mengungkapkan, biaya mobilisasi material menuju sejumlah lokasi cukup tinggi. Untuk sekali pengangkutan menggunakan kendaraan, biaya yang harus dikeluarkan disebut mencapai sekitar Rp800 ribu, bahkan dapat mencapai Rp1 juta tergantung lokasi dan tingkat kesulitan akses.
“Terutama pengangkutan, mobilisasi. Minimal satu mobil mengangkut itu Rp800 ribu. Itu minimal, hasil negosiasi karena kedekatan. Kalau tidak dekat katanya Rp1 juta satu mobil,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Sunhadi, membuat pengelola kegiatan harus bekerja ekstra agar anggaran yang tersedia tetap mampu memenuhi volume pekerjaan yang telah ditentukan.
“Anggarannya harus selesai sesuai dengan volume, sementara kita dituntut angkutannya. Jadi barangkali itu yang menjadi kendala,” ujarnya.
Meski demikian, Sunhadi memastikan pihaknya bersama masyarakat telah berupaya maksimal menyelesaikan pekerjaan termin pertama.
Ia berharap ke depan faktor geografis dan tingginya biaya mobilisasi material di wilayah pegunungan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran.
“Harapan saya, mobilisasi untuk wilayah di atas terutama diperhitungkan. Karena mobilisasi tadi satu mobil Rp800 ribu. Kalau anggarannya hanya terbatas, kita harus memenuhi volume pekerjaan, sementara biaya angkutnya cukup besar,” katanya.
Monitoring Dinilai Sesuai SOP
Kepala Seksi Kecamatan Grogol, Rojah, mengatakan hasil monitoring terhadap kegiatan pembangunan di Kelurahan Gerem secara umum berjalan lancar dan sesuai dengan SOP.
Menurutnya, proses monitoring juga melibatkan unsur terkait serta tim pendamping di lapangan.
“Alhamdulillah monitoring hari ini berjalan lancar. Semuanya kegiatannya sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan,” ujar Rojah.
Ia mengakui kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengangkutan dan akomodasi. Namun, kendala tersebut tidak menghambat penyelesaian pekerjaan.
“Walaupun banyak kendala, mungkin sedikit untuk pengangkutan, akomodasi dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah semuanya selesai sesuai dengan SOP,” katanya.
Rojah berharap ke depan dukungan anggaran untuk pembangunan di wilayah pegunungan dapat ditingkatkan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara merata.
“Semoga anggarannya bertambah, supaya pembangunan di wilayah pegunungan juga bisa merata,” harapnya.
Hal senada disampaikan Nikmatulloh dari unsur Adpem Setda Kota Cilegon. Berdasarkan hasil pemantauan bersama tim terkait, pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di Kelurahan Gerem dinilai telah sesuai dengan SOP.
Mulai dari pekerjaan TPT hingga fasilitas lainnya, kata dia, secara umum tidak ditemukan persoalan berarti pada hasil fisik di lapangan.
“Tadi hasil pantauan kita, semua sudah sesuai SOP. Dari TPT, terus tadi PJL, dari pantauan sementara ini sudah sesuai SOP,” ujarnya.
Setelah pekerjaan fisik selesai, tahapan berikutnya adalah penyelesaian pelaporan oleh Ketua Pokmas melalui tim pendamping untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait.
Nikmatulloh juga menyoroti kondisi perjalanan menuju sejumlah lokasi pembangunan yang berada di kawasan perbukitan.
Menurutnya, medan menuju lokasi pekerjaan cukup menantang. Namun, hal itu justru menunjukkan adanya semangat masyarakat dan pelaksana untuk menyelesaikan pembangunan.
Ia berharap masyarakat tidak hanya aktif ketika pembangunan berlangsung, tetapi juga ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan setelah pekerjaan selesai.
“Harapan ke depan tetap masyarakat menjaga. Jangan setelah ada pembangunan tidak dijaga. Dirawat dan dijaga bersama-sama agar tetap terjaga dan tidak cepat rusak,” pungkasnya.
Dengan selesainya tujuh titik pekerjaan pada termin pertama, Kelurahan Gerem kini menunggu proses administrasi dan pelaporan untuk dapat melanjutkan ke termin berikutnya. Sementara persoalan biaya mobilisasi material di kawasan pegunungan menjadi catatan penting yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.
