500 Tahun Kabupaten Serang, Kemiskinan 4,48 Persen dan Sampah Masih Jadi PR

3

SERANG | BIDIKBANTEN.COM – Usia Kabupaten Serang yang genap 500 tahun belum membuat sejumlah persoalan mendasar tuntas. Kemiskinan, krisis air bersih, kemacetan, aktivitas tambang hingga sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengakui persoalan tersebut masih membayangi daerah yang kini memasuki usia lima abad. Pengakuan itu disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Serang ke-500 di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (8/10/2026).

Salah satu persoalan yang disoroti adalah angka kemiskinan yang masih berada di level 4,48 persen.

“Kemiskinan kita masih di angka 4,48 persen,” kata Zakiyah.

Untuk menekan angka kemiskinan, Pemkab Serang mengandalkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten, termasuk melalui program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pemkab Serang sebelumnya mengusulkan sekitar 1.500 unit RTLH untuk diperbaiki. Dukungan kemudian bertambah, yakni sekitar 500 unit dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ditambah sekitar 39 unit dari Pemprov Banten.

Namun, tambahan bantuan tersebut tetap perlu diikuti pelaksanaan yang tepat sasaran dan pengawasan hasil di lapangan. Sebab, persoalan kemiskinan tidak cukup dijawab dengan memperbaiki rumah, tetapi juga membutuhkan akses pekerjaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan dasar yang memadai.

Persoalan lain juga tak kalah mendesak. Krisis air bersih, kemacetan di jalur Bojonegara–Pulo Ampel, aktivitas tambang dan masalah sampah menjadi pekerjaan rumah yang dampaknya dirasakan masyarakat.

Di usia lima abad, tantangannya bukan sekadar menyusun daftar persoalan, melainkan memastikan setiap masalah memiliki target penyelesaian, jadwal yang jelas dan hasil yang bisa diukur publik.

Perayaan hari jadi Kabupaten Serang pun semestinya tidak berhenti pada seremoni dan pidato. Momentum ini perlu menjadi ruang evaluasi untuk melihat sejauh mana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Sebab, ukuran kemajuan daerah bukan hanya panjangnya usia atau meriahnya perayaan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.