CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Program transportasi massal Sarana Angkutan Umum (SAUM) atau Trans Cilegon Mandiri menghadapi persoalan operasional dan pemeliharaan. Sejumlah bus tidak terlihat melayani penumpang, sementara shelter di sepanjang Jalan Lingkar Selatan (JLS) tampak kurang terawat.
Pantauan lapangan menunjukkan beberapa shelter sepi tanpa aktivitas. Atap dan lantai tampak kusam serta kotor, sejumlah bangku tidak lengkap, kaca rusak, dan plafon menunjukkan tanda kebocoran serta pertumbuhan jamur. Tanaman liar juga menjalar di sekitar pagar.
Arus JLS didominasi kendaraan pribadi dan truk industri. Tidak terlihat bus SAUM berhenti mengangkut penumpang. Salah satu armada, bus berpelat A 7003 RZ, terpantau berada di lingkungan Kantor Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
Program SAUM digagas sebagai layanan transportasi publik Kota Cilegon. Pada 2018, pembangunan empat shelter disebut menelan sekitar Rp1,57 miliar. Pemerintah juga mengadakan bus dengan nilai miliaran rupiah. Investasi tersebut menjadikan shelter dan armada sebagai aset publik yang perlu dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan.
Efektivitas program ini telah menjadi sorotan sejak 2019 karena minimnya penumpang dan persoalan pengelolaan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Heri Suheri, saat ditemui pada 21 November 2024, menyatakan SAUM akan dikaji ulang. Ia menyebut pandemi Covid-19 sebagai salah satu hambatan. Rencana anggaran pemeliharaan shelter sekitar Rp300 juta pada 2021 juga disebut tidak terealisasi.
Pengelolaan SAUM tidak hanya berkaitan dengan operasional bus. UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan angkutan jalan, sedangkan UU Nomor 25 Tahun 2009 mengatur pelayanan publik. Sebagai aset daerah, bus dan shelter juga tunduk pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah, termasuk penggunaan dan pemeliharaan.
Pemerintah perlu menjelaskan status aset SAUM, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, total anggaran yang telah dikeluarkan, serta rencana dan jadwal pengoperasian kembali layanan tersebut.
Kondisi shelter di JLS menunjukkan bahwa keberhasilan transportasi massal tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dan pengadaan armada. Keberlanjutan layanan, pemeliharaan aset, dan manfaat bagi masyarakat menjadi ukuran utama efektivitas program.
