CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Ketua DPC PPP Kota Cilegon, Haji Sahruji, angkat bicara terkait pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Kota Cilegon yang menetapkan Tohir sebagai formatur untuk menyusun kepengurusan baru partai berlambang Ka’bah tersebut.
Dalam wawancara eksklusif bersama BIDIKBANTEN.COM di kantornya, Minggu (14/6/2026) sore, Sahruji menilai pelaksanaan Muscab tersebut belum memiliki landasan hukum yang kuat karena sengketa kepengurusan PPP di tingkat pusat masih berlangsung dan belum memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap.
“Bagi saya, adanya Muscab itu sangat ilegal. Karena dasar yang digunakan masih menjadi perdebatan dan proses hukumnya masih berjalan,” kata Sahruji.
Menurutnya, saat ini masih terdapat sengketa terkait kepengurusan PPP di tingkat pusat yang sedang berproses di pengadilan. Oleh karena itu, ia menilai seluruh pihak sebaiknya menunggu putusan hukum sebelum mengambil langkah-langkah organisasi yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
“Saya menghormati proses hukum. Apa pun keputusan pengadilan nanti, saya akan menghormatinya. Kalau menang, silakan jalan. Kalau kalah, tentu harus menerima konsekuensinya,” ujarnya.
Selain mempersoalkan legalitas pelaksanaan Muscab, Sahruji juga mempertanyakan keabsahan peserta yang hadir dalam forum tersebut. Ia mengklaim mayoritas pengurus PAC definitif di Kota Cilegon tidak menghadiri kegiatan yang digelar tersebut.
“Saya melihat yang hadir dari PAC definitif hanya satu kecamatan. Kalau ada yang mengaku mendapat delegasi atau mandat dari PAC, tunjukkan surat mandatnya. Karena kalau delegasi itu harus dibuktikan dengan dokumen resmi, bukan hanya klaim lisan,” tegasnya.
Sahruji bahkan menantang pihak yang mengklaim mendapat mandat dari PAC untuk menunjukkan bukti administrasi yang sah agar dapat diverifikasi oleh publik maupun media.
“Kalau memang ada mandat, tunjukkan surat mandatnya. Dari PAC mana, ditandatangani siapa. Wartawan juga berhak melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi itu,” katanya.
Meski menolak pelaksanaan Muscab tersebut, Sahruji mengaku tidak terganggu dengan adanya kegiatan yang dilakukan kelompok lain di internal PPP. Ia memilih fokus menjalankan roda organisasi berdasarkan Surat Keputusan kepengurusan yang saat ini masih dipegangnya.
Menurut Sahruji, keberhasilan PPP Kota Cilegon meraih lima kursi DPRD pada Pemilu sebelumnya merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus, kader, PAC, serta para calon legislatif yang bekerja keras membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Perolehan lima kursi itu bukan datang begitu saja. Itu hasil perjuangan, hasil kerja keras pengurus, PAC, para caleg, tokoh masyarakat, ulama, dan seluruh kader PPP di Kota Cilegon,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh oleh berbagai klaim yang berkembang terkait kepemimpinan PPP Kota Cilegon sebelum ada kejelasan hukum dan keputusan resmi yang final.
“Saya santai saja menghadapi persoalan ini. Yang penting bagi saya adalah menghormati proses hukum dan menjalankan organisasi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam Muscab PPP Kota Cilegon yang digelar sebelumnya, Tohir disepakati sebagai formatur yang akan bertugas menyusun struktur kepengurusan baru PPP Kota Cilegon.
