CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Sebanyak 30 kader kesehatan dari Kota Cilegon tampil penuh semangat di ajang Jambore Kader Kesehatan Tingkat Provinsi Banten 2025 yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 4 Juni kemarin. Mereka hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari sistem pencatatan sederhana hingga pemetaan kebutuhan gizi warga. Namun, di balik senyum dan yel-yel kompak itu, ada ironi pahit yang membayangi: kesejahteraan kader masih jalan di tempat.
Di atas kertas, Cilegon patut bangga: memiliki sekitar 2.650 kader kesehatan, KB, dan PKK yang tersebar di 395 Posyandu. Mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, dan penyuluhan gizi di tingkat kelurahan. Tapi penghargaan finansial atas pengabdian mereka? Masih jauh dari kata ideal.
Honor Tak Kunjung Cair, Kader Menjerit
Isu honorarium atau insentif yang telat cair sudah bukan rahasia lagi. Awal 2025 lalu, ribuan kader dilaporkan belum menerima honor selama tiga bulan terakhir tahun 2024. Bahkan hal ini sempat memicu aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Cilegon. Dan belum lama ini, pada Mei 2025, keluhan serupa kembali viral di media sosial. Kader mengaku belum menerima honor sejak bulan Maret.
Pemerintah berdalih masalah klasik: defisit anggaran. Tapi bagi para kader yang menggantungkan insentif itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, alasan itu bukan solusi. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga penghargaan atas dedikasi mereka yang selama ini bekerja dalam diam — seringkali pakai dana pribadi, bahkan untuk beli ATK atau kebutuhan PMT (Program Makanan Tambahan).
Tanggapan Warga: ‘Jangan Hanya Dipakai Pas Lomba’.
“Bagus sih ada jambore, kader-kader kita kreatif. Tapi masa mereka nggak dibayar berbulan-bulan? Jangan cuma dipakai pas lomba doang,” ujar Ibu Yayah (43), warga Kelurahan Cibeber.
Senada, Ujang (38) dari Grogol bilang, “Istri saya kader Posyandu, honor sering telat. Padahal mereka yang nyari balita, timbangin, kasih penyuluhan. Kalau nggak ada mereka, kesehatan di lingkungan bisa kacau.”
Janji dan Realisasi Masih Jauh Panggang dari Api
Walikota sempat menjanjikan kenaikan honor kader pada Mei 2025. Program penguatan Posyandu seperti SALIRA (Sarana dan Prasarana Lingkungan Rukun Warga) juga dicanangkan. Tapi semua janji tinggal janji bila tak diikuti dengan realisasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Kota Cilegon, drg. Rully Kusumawardhany, M.M., menyebut bahwa partisipasi dalam jambore adalah bukti semangat dan kualitas kader Cilegon. Tapi tak satu pun disinggung soal honor atau kesejahteraan kader yang kini jadi sorotan publik.
Kesejahteraan Kader Bukan Bonus, Tapi Kebutuhan
Para kader dalam sesi refleksi juga menyuarakan harapan agar inovasi tidak berhenti di panggung lomba semata. Mereka meminta pelatihan yang realistis, dukungan psikososial, dan yang paling penting, honor yang tepat waktu dan layak.
Jika Pemkot Cilegon benar-benar ingin membangun kesehatan masyarakat dari akar, maka kader Posyandu harus menjadi prioritas. Sudah waktunya kebijakan berubah dari seremonial ke substansial. Jangan biarkan para pejuang kesehatan ini terus jadi korban ketidakpedulian anggaran. (*/Rd)
Disclaimer: Berita ini disusun berdasarkan data, wawancara, dan tanggapan publik yang berkembang. Bila ada pihak yang ingin menyampaikan klarifikasi atau hak jawab atas isi berita ini, redaksi BidikBanten.com membuka ruang komunikasi secara proporsional dan berimbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
