CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Awal tahun 2026 dibuka dengan kondisi kurang bersahabat bagi warga Kota Cilegon. Pada hari kedua hingga ketiga di awal tahun baru, banjir mengepung sejumlah wilayah dan menunjukkan skala yang lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Selain merendam kawasan Jalan Lingkar Selatan–PCI, Semang Raya, dan Warnasari, banjir juga meluas hingga hampir seluruh wilayah Cigading dan Ciwandan bagian pesisir. Genangan air mengganggu aktivitas warga, akses transportasi, serta berdampak pada kawasan permukiman dan industri.
Aktivis sekaligus akademisi, Agus Mahyudin, menilai banjir yang terjadi bukan sekadar persoalan curah hujan tinggi, melainkan akibat sistem tata air perkotaan yang tidak dirancang menghadapi kondisi ekstrem yang berulang setiap musim hujan.
“Curah hujan tinggi yang terjadi bersamaan dengan pasang laut dan rob membuat drainase serta sungai-sungai kecil tidak berfungsi optimal. Air dari daratan tidak bisa mengalir ke laut, bahkan di beberapa muara justru terdorong kembali ke daratan,” ujar Agus, Sabtu (3/01/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Cilegon membutuhkan solusi struktural dan jangka panjang, bukan lagi penanganan sementara yang hanya bersifat darurat.
Agus mendorong pembangunan kanalisasi besar dan terencana, yang dilengkapi dengan pintu air otomatis di bagian muara. Sistem ini dinilai mampu menahan air laut saat pasang maksimal, sekaligus tetap memungkinkan aliran air dari daratan menuju laut saat kondisi surut.
“Secara teknis tidak perlu banyak. Cukup dua kanal utama. Satu membentang dari Kecamatan Jombang–Purwakarta menuju utara melalui Kali Terate, dan satu lagi dari Kecamatan Citangkil–Ciwandan yang bermuara langsung ke pesisir Ciwandan. Jika dibangun dengan serius, ini bisa meminimalkan potensi banjir tahunan secara signifikan,” jelasnya.
Terkait kondisi keuangan daerah, Agus menilai keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Cilegon tidak semestinya menjadi penghambat lahirnya solusi permanen. Ia menegaskan, sebagai kota industri, Cilegon memiliki potensi besar melalui kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“CSR industri seharusnya hadir untuk persoalan nyata seperti banjir. Perusahaan bisa berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Ini untuk kemaslahatan bersama, karena banjir bukan hanya merugikan warga, tapi juga mengganggu aktivitas industri,” tegasnya.
Namun demikian, Agus mengingatkan agar persoalan banjir tidak selalu dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia menilai penanganan banjir harus melibatkan semua pihak yang memiliki dampak terhadap lingkungan.
“Pemerintah, pihak industri, dan pengusaha tambang galian C harus duduk bersama dan berbagi tanggung jawab. Kalau yang dicari hanya solusi sesaat, banjir akan terus berulang. Cilegon butuh solusi permanen dan jangka panjang,” pungkasnya. (*)
