Tak Mampu Kerja, Wabup Pandeglang Minta Kepala SKPD Mundur

518
Foto, Ist
Foto, Ist

PANDEGLANG, (BidikBanten) – Masih dinilai rendahnya penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkab Pandeglang, baik itu serapan bantuan keuangan dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang.

Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Tanto Warsono Arban menegaskan, pada tahun 2017 nanti, akan berupaya memaksimalkan penyerapan anggaran baik bantuan keuangan dari pemerintah pusat, Provinsi dan APBD Pandeglang TA 2017 nanti. “Jadi begini dengan adanya penujukan langsung (PL) maupun lelang diawal tahun, akan berdampak baik dan bisa maksimal pada penyerapan anggaran. Saya yang akan langsung melakukan pengawalan terhadap progres pelelangan dan termasuk percepatan penyerapan anggaran tersebut,” kata Tanto, Kamis (15/12/2016).

Tanto menjelaskan, dikarenakan adanya Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, instrument pelelangan dan sebagainya harus disahkan terlebih dulu. Sebetulnya kata dia, pihaknya itu menginginkan pada akhir bulan Januari dan awal bulan Pebruari 2017 itu sudah bisa dilelangkan. “Tapi, dengan adanya proses SOTK, tentunya aga mundur. Jadi kami menargetkan bulan ketiga awal (Maret,red) semuanya sudah dilelangkan. Apalagi, kami sudah menambah jajaran pelelangan baru ada 5 group dengan jumlah 25 orang di naungan bawah ULP. Untuk itu kami optimis anggaran bakal terserap maksimal,” jelasnya.

Saat disinggung jika masih ada SKPD yang lemah dalam menyerap anggaran, ia akan memberikan sanksi tegas dan khusus atau tidak. Kata dia, pihaknya akan lebih mengacu kepada peratuaran perundangan yang berlaku. Karena disitu juga ada poin penilaian khusus. “Jadi jika tidak mampu melakukan penyerapan anggaran secara maksimal, mundur saja jadi kepala SKPD,” tegas Wabup yang dinilai masih muda ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Pandeglang, Gunawan mengaku, pihaknya juga sudah mendesak pihak eksekutif agar pada bulan Maret-April itu sudah bisa melaksanakan pembangunan baik dari anggarannya dari bantuan pusat, Provinsi dan APBD Pandeglang TA 2017 nanti. Akan tetapi kata dia, semua itu tergantung pada eksekutif itu sendiri. “Pada dari dulu juga kami selalu menegaskan agar pembangunan itu segera dilaksanakan di awal bulan. Itu tadi kadang-kadang SKPD-nya malah melaksankan di bulan Agustus. Makanya kita semua harus terus mendorongnya, agar apa yang terjadi di tahun 2016 tidak terjadi lagi di tahun 2017 nanti,” tegas Gunawan.

Penyerapan rendah atau tidaknya itu tergantung dari kinerja para SKPD-nya. Kenapa penyerapannya itu selalu rendah, karena prosesnya itu lambat dalam melakukan pembangunan. “Makanya saya mengajurkan di 2017, bagimanapun caranya bulan Maret atau April semua SKPD sudah star agar waktunya itu panjang. Jangan seperti yang sudah-sudah, pada perubahan juga masih tidak kekejar pembangunan,” tukasnya.(Agus/BBC)