Penutup Drainase Tak Beraturan Dikeluhkan Warga, Wagub Banten Siap Turun Tangan

6

IMG 20260331 WA0019

CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Sejumlah warga di wilayah Cilegon hingga Serang mulai angkat suara. Bukan soal proyeknya, tapi soal hasilnya. Penutup drainase yang dipasang dalam pekerjaan jalan nasional disebut-sebut tidak berbentuk standar segi empat, melainkan tak beraturan, sehingga menyulitkan warga.

Keluhan ini mencuat setelah beredarnya dokumen resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, terkait pekerjaan paket preservasi ruas Merak–Cilegon–Serang–Serdang–Bojonegara tahun anggaran 2025–2027.

Dalam dokumen tersebut, pekerjaan dilaksanakan oleh PT Galih Medan Persada dan telah dimulai sejak akhir Desember 2025.

Namun di lapangan, warga justru menghadapi persoalan baru.

Ujang (45), warga setempat, mengaku resah dengan kondisi penutup drainase yang tidak beraturan. Menurutnya, bentuk yang tidak standar membuat warga kesulitan jika ingin menutup kembali secara mandiri.

“Bentuknya nggak jelas, bukan segi empat. Jadi kalau mau nutup lagi harus bikin sendiri, itu keluar biaya lagi. Harusnya kan sudah rapi dan standar,” keluhnya.

Keluhan serupa disampaikan Rahmat (42), yang menilai kondisi tersebut tidak hanya merepotkan, tetapi juga berpotensi membahayakan.

“Kalau nggak pas penutupnya atau dibiarkan terbuka, ini bahaya. Apalagi malam hari, orang bisa jatuh,” ujarnya.

Sementara itu, Siti Aminah (35) mengaku khawatir terhadap anak-anak yang sering melintas di sekitar lokasi.

“Anak-anak suka lewat sini. Kalau lubangnya nggak ketutup rapat, takutnya kejadian yang nggak diinginkan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah menyatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan memastikan kondisi di lapangan.

“Kami akan cek langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya, (31/3/2026).

Warga berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian proyek, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan benar-benar sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.

Jika proyek jalan nasional justru membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan, maka hal ini menjadi perhatian serius yang perlu segera dievaluasi.