CILEGON I BIDIKBANTEN.CON – Wacana pelibatan akademisi dari luar daerah dalam penanganan banjir di Kota Cilegon menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi mengabaikan kapasitas akademisi lokal yang dinilai memahami karakter wilayah dan persoalan banjir di daerah tersebut.
Sorotan ini muncul setelah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, menyampaikan pandangannya terkait perlunya melibatkan kalangan akademisi untuk membantu merumuskan penanganan banjir secara lebih komprehensif dan berbasis keilmuan.
Menurut Aziz, selama ini penanganan banjir masih banyak bertumpu pada pengalaman lapangan dan asumsi umum, seperti tingginya curah hujan, kerusakan wilayah hulu, penyempitan drainase, sedimentasi, ukuran gorong-gorong yang tidak memadai, hingga aliran ke laut yang sempit.
“Kalau hanya mengandalkan kami sendiri, pengetahuan kami terhadap persoalan banjir itu terbatas,” ujar Aziz dalam rapat koordinasi penanggulangan banjir di Aula Setda Cilegon, Rabu (14/1/2026).
Atas dasar itu, ia melempar wacana perlunya melibatkan akademisi, termasuk dari luar daerah, guna memetakan persoalan banjir secara lebih terukur dan ilmiah.
Namun, wacana tersebut memicu beragam tanggapan. Sejumlah warga mempertanyakan urgensi menggandeng akademisi dari luar daerah, sementara di Banten sendiri terdapat perguruan tinggi yang dinilai memiliki kompetensi di bidang lingkungan, tata ruang, dan kebencanaan.
“Kenapa harus dari luar? Akademisi lokal juga punya kemampuan dan lebih paham kondisi wilayah,” ujar salah satu warga Cilegon.
Pandangan serupa juga datang dari internal pemerintah daerah. Seorang pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon, yang enggan disebutkan namanya, mengingatkan agar potensi akademisi lokal tidak diabaikan dalam proses perumusan kebijakan penanganan banjir.
Menurutnya, akademisi lokal memiliki standar keilmuan dan etika profesi yang kuat. Jika diperlukan, mereka dinilai mampu menggandeng akademisi dari luar secara kolaboratif tanpa harus menimbulkan kesan tersingkirnya potensi daerah.
“Akademisi pasti menjaga kualitas keilmuannya. Kalau memang tidak mampu sendiri, mereka tahu kapan harus bekerja sama dengan akademisi lain,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan pembahasan secara komprehensif agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik baru, termasuk ketersinggungan di kalangan akademisi lokal.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait penunjukan akademisi tertentu dalam penanganan banjir di Kota Cilegon.
