CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Persoalan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Cilegon kembali mencuat. Di awal masa jabatannya, Wali Kota Cilegon Robinsar mengakui masih terdapat sekitar 2.100 unit rumah yang masuk kategori tidak layak huni—angka yang menunjukkan persoalan ini belum benar-benar tuntas meski program perbaikan rumah telah berjalan dari tahun ke tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Robinsar saat mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam kunjungan kerja di Kota Cilegon, Kamis (5/2/2026).
Robinsar menceritakan, perhatiannya terhadap program perbaikan rumah bermula saat ia melihat sebuah video warga di wilayah Cikerai. Dalam video tersebut, tampak seorang janda lanjut usia yang tinggal di rumah nyaris roboh bersama anaknya yang masih kecil.
“Saya nonton videonya, hati saya bergetar. Waduh, ini tanggung jawab saya. Ternyata masih banyak masyarakat saya yang tinggal di rumah tidak layak,” ujar Robinsar.
Merespons kondisi itu, Robinsar langsung menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk melakukan pendataan ulang. Hasil pendataan tersebut mencatat sekitar 2.100 rumah masih tergolong Rutilahu di Kota Cilegon.
“Saya canangkan 2.100 rumah itu akan saya selesaikan di masa jabatan saya, insyaallah. Ini tanggung jawab saya sebagai wali kota,” tegasnya.
Di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, salah satu warga penerima bantuan renovasi rumah mengaku merasakan langsung dampaknya. Siti (55), warga setempat, mengatakan rumah yang sebelumnya ia tempati kerap bocor dan membahayakan saat hujan.
“Dulu kalau hujan takut, atap bocor, dinding juga sudah rapuh. Alhamdulillah sekarang diperbaiki, rumahnya lebih aman,” ujarnya.
Namun, di sisi lain, masih banyak warga yang menunggu sentuhan program serupa. Ahmad (47), warga Cibeber lainnya, mengaku rumah yang ia tempati bersama keluarganya juga dalam kondisi tidak layak, namun belum pernah mendapatkan bantuan.
“Programnya kami dengar ada, tapi sampai sekarang rumah saya belum pernah diperbaiki. Mudah-mudahan ke depan bisa kebagian,” katanya.
Sementara itu, Menteri Wihaji menegaskan bahwa rumah tidak layak huni berkaitan langsung dengan risiko stunting, terutama bagi keluarga yang memiliki balita. Berdasarkan data nasional, terdapat sekitar 6,9 juta keluarga berisiko stunting di Indonesia.
“Kalau lingkungannya tidak sehat, risikonya jelas. Kita bantu bangunkan rumahnya, kita bangunkan MCK-nya. Ini bagian kecil, tapi dampaknya besar,” kata Wihaji.
Meski demikian, dengan jumlah Rutilahu yang masih mencapai ribuan, tantangan ke depan tidak ringan. Publik kini menanti konsistensi dan realisasi janji, agar program perbaikan rumah tidak sekadar berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar mengubah kondisi hunian warga yang selama ini terabaikan. [TM]
