Paripurna LKPJ, Pansus Beberkan Sejumlah SKPD Belum Sesuai Standar

592
Dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Cilegon tentang penyampaian 20 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota tahun 2013, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menyoroti beberapa SKPD yang dinilai belum sesuai dengan standar yang ditentukan.
“Ada beberapa SKPD yang masih belum mencapai target pencapaian dan pelayanan yang baik sesuai dengan setandar” Ujar Ketua Pansus LKPJ Syihabudin Sidik saat membacakan 20 rekomendasi LKPJ walikota di alua paripurna DPRD Kota Cilegon, Jumat (6/6).
Dalam Daftar rumah tangga miskin 2013 ada penurunan akan tetapi tidak ada kejelasan akan hasil program yang memberikan kontribusi nyata. Berdasarkan 14 kreteria RTS, bila mana program tersebut berjalan dengan baik maka patut untuk terus di dorong.
Pada Dinas Pendidikan kuranganya mengantisipasi kesiapan dalam meningkatnya jumlah calon siswa setiap tahun, yang harus ditampung mulai tingkat dasar, menegah, dan atas. Terutama pada sarana yang pengaruh dalam kegiatan KBM dan dan ketersedian lahan untuk melakukan pembangunan gedung sekolah,” ucapnya.
Kata Syihab, pada Dinas PU, panjang saluran drainase yang ditangani baru 58,2 persen dan luas genangan yang ditangani hanya 8,89 persen.
“Ini artinya, pada musim hujan akan selalu banjir. Untuk itu secara bertahap harus mengidentifikasi penyebabnya,” kata Syihab. Masih kata Syihab, pada dishub harus tegas dalam menindak dan menertibkan angkutan kota jurusan Serang yang melanggar trayek.
“Guna menangani angkutan antar kota dalam provinsi (trayek Serang-Cilegon-Labuan) dikoordinasikan dengan Dishub Banten sebagaimana diatur dalam Permenhub PM 98/2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang,” katanya. Selain itu, Dishub juga diharuskan membuat jalan lintas Cilegon-Bojonegara yang kerap terjadi kemacetan. (Arif)