Suara Warga: “Hemat Boleh, Asal Jangan di Program Layanan Masyarakat”
CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Pemerintah Kota Cilegon mulai menjalankan kebijakan rasionalisasi anggaran tahun 2025. Langkah ini disebut sebagai upaya menata kembali postur keuangan daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran. Wali Kota Cilegon, Robinsar, menegaskan bahwa rasionalisasi bukan berarti pemangkasan sembarangan, tapi penataan ulang prioritas agar belanja publik lebih menyentuh kebutuhan warga.
Kebijakan ini dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan banyak kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang belum berdampak signifikan bagi masyarakat. “Fokus kami bukan memangkas program rakyat, tapi merapikan anggaran agar tidak bocor di hal-hal yang tidak produktif,” ujar salah satu pejabat di lingkungan Pemkot yang enggan disebutkan namanya.
Sumber internal menyebut, beberapa OPD sudah menerima surat penyesuaian kegiatan dan belanja. Sejumlah agenda besar seperti pelatihan seremonial, studi banding, dan pengadaan non-esensial dikabarkan direvisi. Namun, program-program layanan publik seperti Salira (Sapa Layanan Rakyat) tetap dijalankan meski dengan realisasi anggaran yang lebih ramping.
Program Salira sendiri sudah mulai berjalan sejak triwulan ketiga tahun ini. Program tersebut menjadi kanal aduan dan pelayanan cepat masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Meski anggaran pendukungnya dipangkas, pelaksanaannya tetap berjalan dengan skema efisiensi — memaksimalkan tenaga ASN dan perangkat kelurahan tanpa menambah beban keuangan daerah.
Kebijakan ini mendapat reaksi beragam. Di satu sisi, publik menilai langkah efisiensi sebagai sinyal baik dari pemerintahan baru Robinsar yang ingin tampil bersih dan rasional. Namun di sisi lain, sebagian warga berharap jangan sampai semangat hemat justru mengorbankan pelayanan dasar.
“Kalau mau hemat silakan, tapi jangan sampai program masyarakat kayak bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan malah ikut dipotong. Itu yang paling penting buat kami,” ujar Roni, warga Ciwandan yang ditemui Bidik Banten.
Langkah rasionalisasi ini juga dikaitkan dengan upaya Robinsar menata ulang arah kebijakan fiskal pasca 100 hari kerja. Fokusnya adalah memperkuat program berbasis pelayanan langsung dan menghindari kegiatan simbolik yang hanya habis di panggung dan spanduk.
“Pemkot sekarang kayaknya mulai sadar bahwa masyarakat nggak butuh banyak seremoni, tapi butuh pelayanan yang nyata. Kalau arah ini dijaga, Cilegon bisa punya wajah pemerintahan baru yang lebih waras dan produktif,” ujar seorang aktivis muda Cilegon yang ikut mengamati perubahan ini.
Meski begitu, beberapa kalangan di DPRD dikabarkan masih menunggu penjelasan rinci tentang besaran dan mekanisme rasionalisasi di tiap OPD. Mereka meminta Pemkot transparan agar publik tahu mana yang benar-benar efisiensi, dan mana yang sekadar penundaan kegiatan.
Yang jelas, bagi warga Cilegon, langkah ini jadi ujian awal kepemimpinan Robinsar: apakah efisiensi ini bakal jadi langkah strategis, atau cuma strategi bertahan menghadapi defisit.
Yang pasti, rakyat cuma minta satu: hemat boleh, asal jangan sampai yang dipangkas itu kebutuhan mereka.
(Red-03)
