CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Mutasi pejabat Cilegon 2025 jadi gebrakan Wali Kota Robinsar Fajar yang baru sekitar 6–7 bulan memimpin. Sebanyak 29 pejabat eselon II digilir lewat uji kompetensi Panitia Seleksi (Pansel). Di atas kertas langkah ini disebut sebagai penyegaran birokrasi. Tapi di lapangan, publik masih sinis: ini reformasi birokrasi atau sekadar ritual lama dengan wajah baru?
Cilegon bukan kota yang asing dengan drama politik. Dua dekade terakhir, kursi wali kota sempat silih berganti diisi oleh figur-figur dari lingkaran keluarga yang sama. Publik kala itu menyebutnya sebagai era “dinasti politik”. Masa itu menyisakan jejak yang tak bisa dilupakan: ada yang melihatnya sebagai periode stabilitas, namun banyak pula yang mengingatnya sebagai prahara politik yang meninggalkan trauma di benak warga Kota Baja.
Robinsar hadir sebagai wajah baru, dengan janji menolak jual beli jabatan dan mengusung perubahan. “Rotasi itu bukan sekadar pindah posisi, tapi perubahan budaya kerja,” tegasnya. Namun publik tetap menaruh tanda tanya besar: apakah ia benar-benar membawa era baru, atau tetap terikat dengan bayang-bayang lama?
Pasalnya, setelah pergantian kepemimpinan dari wali kota sebelumnya yang beda haluan politik, kini kursi kekuasaan kembali ke tangan kelompok lama. Sang penguasa lama bahkan masih bercokol sebagai ketua pembina partai yang melahirkan Robinsar. Pertanyaan pedas pun mengemuka: mampukah Robinsar berjalan mandiri, atau ia hanya jadi perpanjangan tangan “bos besar” yang dulu pernah menancapkan kuku kekuasaan di Kota Baja?
Sementara itu, rakyat masih merasakan hal yang sama. Rini, warga Kelurahan Jombang, mengeluhkan: “Mutasi kayak gini cuma ganti orang doang. Pelayanan tetap lambat, berbelit. Apa gunanya kalau hasilnya sama?”
DPRD juga menyoroti masalah serupa. Komisi I mengingatkan agar mutasi tidak dijadikan formalitas. Sejak 2022, Pemkot sudah melantik lebih dari 450 pejabat, tapi pelayanan publik tetap stagnan. Kepala OPD yang sering absen rapat hanya menegaskan bahwa kultur birokrasi belum berubah.
Di balik janji reformasi, publik kini menunggu bukti. Apakah mutasi pejabat Cilegon 2025 ini menjadi awal lahirnya birokrasi bersih dan profesional, atau sekadar drama lama yang dikemas ulang dengan pemain baru?
(Rds-03)
