Jeritan Karyawan PT Putera Master: 8 Bulan Tak Digaji, BPJS Mati, 2 Orang Tewas – LSM Gappura Ultimatum Pemerintah!

525

PT Putera Master Sarana Penyeberangan, karyawan tidak digaji, gaji 8 bulan belum dibayar, BPJS mati, pelanggaran hak tenaga kerja, Husen Saidan Gappura Banten, ultimatum pemerintah, kapal penyeberangan Merak, UMK Cilegon 2025, Disnaker Cilegon mandul

CILEGON – Derita karyawan PT Putera Master Sarana Penyeberangan (PMSP) makin memprihatinkan. Sudah delapan bulan tak menerima gaji, nasib mereka kian tenggelam dalam ketidakpastian. Lebih parahnya lagi, banyak dari mereka yang tak memiliki BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, dua karyawan dikabarkan meninggal dunia karena tak bisa berobat layak.

Pada Selasa (7/5/2025), sekitar 70 orang perwakilan karyawan mengadukan nasib mereka ke Ketua LSM Gappura Banten, Husen Saidan. Mereka berharap jeritan hati mereka bisa sampai ke telinga pemerintah pusat.

Menurut salah satu kapten kapal yang juga mewakili karyawan, Feri, kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun. “Kami ini bukan karyawan baru, banyak dari kami sudah puluhan tahun kerja. Tapi banyak yang nggak punya BPJS. Kami minta tolong kepada PT Putera Master dan PT Putera Master Sarana Penyeberangan Mulia, tolong pikirkan nasib kami. Banyak yang ngontrak, anak-anak juga sekolah, dan kebutuhan hidup terus jalan,” ucap Feri.

Feri juga membeberkan bahwa mereka harus keluar ongkos hanya untuk absen ke kantor. “Dari kontrakan ke kantor butuh biaya, padahal kami sudah 8 bulan nggak digaji. Kami minta hak-hak kami segera dikeluarkan.”

Keluhan ini turut diamini oleh para perwakilan Merak, yakni Ma’rufil Kurhi dan Budi Poyis, serta nakhoda kapal, Tirta Abdullah Ali. Mereka berharap perusahaan segera mencairkan hak-hak para karyawan, mengingat kebutuhan hidup semakin mendesak.

“Dari awal pengaduan ke Disnaker Cilegon sampai ke Disnaker Provinsi, alasan perusahaan tetap sama: mau jual aset. Tapi kami tidak tahu aset yang mana. Kami hanya tahu bekerja. Sementara kapal sudah ada yang dijual, seperti KMP Nusa Putra. Tinggal enam kapal lagi, itu pun tersebar di berbagai cabang,” papar Ferry.

Saat ini, dari 191 karyawan yang mengadu, hanya tersisa sekitar 153 orang. Sebagian sudah menyerah dan pindah kerja, sebagian lagi bertahan dengan sisa harapan. Yang memilukan, bahkan ada yang meninggal dunia dalam masa ketidakjelasan nasib ini.

Mereka bekerja di dua perusahaan yang dikelola oleh keluarga Paago: PT Putera Master Sarana Penyeberangan SP milik Bapak Sony Paago dan PT Putera Master Sarana Penyeberangan Mulia milik Bapak Ponti Paago. Kepala cabangnya bernama Cyintia Paago dengan Wakil Kepala Cabang Waras Subagio.

Menurutnya, perusahaan beralasan tak bisa membayar gaji karena sedang berupaya menjual aset. Namun, para karyawan tak tahu aset mana yang dimaksud. “Dulu perusahaan punya 7 kapal, 1 sudah dijual—KMP Nusa Putra. Sekarang tinggal 6 unit tersebar di Merak, Kayangan, dan cabang lain. Tapi operasional di Merak dan Bakauheni sudah mati total, cuma karyawan masih disuruh berjaga di kapal.”

Puluhan karyawan PT Putera Master Sarana Penyeberangan menangis tanpa gaji selama 8 bulan. BPJS mati, dua meninggal dunia, dan hak-hak tenaga kerja diabaikan. LSM Gappura beri ultimatum pemerintah: tuntaskan atau kami bawa ke Presiden!

Jumlah karyawan yang awalnya mengadu ke Disnaker sebanyak 191 orang. Namun, karena tak ada kejelasan, kini tersisa 153 orang—termasuk dua yang sudah meninggal dunia. “Yang lain sudah nyerah dan cari kerjaan lain,” ujar Feri.

Gaji yang diterima pun sangat jauh dari layak. “Di Bakauheni paling tinggi Rp2,8 juta. Padahal UMK Cilegon sudah Rp4,8 juta lebih. Di Merak pun banyak yang hanya digaji Rp4,1 juta atau bahkan di bawah itu. Dan semua tanpa BPJS aktif. Kalau pun aktif, hanya bisa buat cek ringan, nggak bisa rawat inap karena masih ada tunggakan,” beber Feri.

Ultimatum dari Husen Saidan: Waktu Seminggu, Atau Kita Jalan ke Presiden!

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Gappura Banten, Husen Saidan, murka. Ia memberi ultimatum keras kepada pemerintah dan perusahaan.

“Kami kasih waktu satu minggu. Kalau nggak selesai, kami bawa ini ke Presiden! Jangan anggap remeh. Ini bukan soal bisnis semata, ini soal nyawa dan kemanusiaan. Presiden itu punya menteri, punya kepala daerah. Masa urusan begini nggak bisa beres?” tegas Husen.

Ia juga menyindir keras kinerja Disnaker yang dianggap lemah. “Wajar kalau masyarakat curiga. Pemanggilan perusahaan berkali-kali tapi nggak ada hasil. Kalau Disnaker mandul, kita cari solusi yang lebih tinggi!”

Husen memastikan pihaknya tak akan diam. Jika dalam seminggu tidak ada penyelesaian konkret, Gappura Banten siap menggelar aksi lebih besar. “Kami siap turun ke jalan, kalau perlu long march ke Istana!”

(*/red)