CILEGON – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon mulai ramai-ramai memberikan apresiasi terhadap pencapaian 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo. Apresiasi ini disampaikan dalam acara launching 100 Hari Kerja yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Jumat (23/5/2025), dan dihadiri Forkopimda serta elemen masyarakat.
Salah satu OPD teknis di bidang kesehatan misalnya, turut menyatakan dukungan terhadap berbagai program prioritas yang dinilai sudah mulai menunjukkan capaian positif. Melalui keterangan resminya, OPD tersebut menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas hingga layanan darurat dan rujukan pasien telah dijalankan secara maksimal sebagai bentuk komitmen terhadap program unggulan Robinsar-Fajar.
“UPTD Puskesmas kini telah melayani UGD 24 jam di 9 titik, bahkan 5 di antaranya sudah membuka layanan persalinan nonstop. Kami juga menyediakan layanan DokLink, rujukan pasien luar kota, hingga dukungan mobil jenazah dan ambulans untuk masyarakat,” bunyi keterangan tersebut.
Di sisi lain, tanggapan berbeda datang dari sejumlah pengamat publik. Mereka menilai bahwa apresiasi berlebihan dari OPD terhadap kepala daerah justru terkesan prematur dan kurang objektif. Apalagi jika disampaikan secara terbuka oleh pejabat struktural yang seharusnya fokus pada ukuran kinerja teknis internal, bukan membangun narasi politis.
“Apresiasi boleh saja, tapi terlalu sering memuji kepala daerah, apalagi oleh bawahan langsungnya di struktur birokrasi, rawan menimbulkan kesan loyalitas simbolik, bukan loyalitas terhadap hasil kerja,” ujar seorang pengamat publik yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, belum ada parameter kinerja teknis yang bisa dijadikan tolok ukur atas pujian tersebut, apalagi mengingat baru berjalan tiga bulan sejak pemerintahan Robinsar-Fajar dilantik.
“Justru sekarang ini yang dibutuhkan adalah kerja nyata dari tiap-tiap bidang dan OPD, bukan sekadar euforia keberhasilan. Biarkan publik yang menilai capaian, jangan malah saling memuji di internal birokrasi,” tandasnya.
Publik pun berharap agar jajaran OPD tetap menjaga independensi profesional dalam bekerja dan menyampaikan laporan, agar kritik dan evaluasi tetap hidup di tengah demokrasi birokrasi yang sehat.
(*/red)
