CILEGON I BIDIKBANTEN.COM – Rentetan banjir yang kembali melanda Kota Cilegon menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Setelah bertahun-tahun penanganan dilakukan dengan pola yang relatif sama, Pemerintah Kota Cilegon kini secara terbuka menyadari bahwa persoalan banjir tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan seadanya.
Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur sejak awal Januari 2026 memicu genangan hingga banjir di sejumlah titik. Setidaknya tiga kecamatan terdampak, yakni Ciwandan, Cibeber, dan Jombang. Kondisi ini mempertegas bahwa banjir di Cilegon bukan lagi peristiwa insidental, melainkan masalah berulang yang belum terselesaikan secara tuntas.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, mengakui bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam memahami persoalan banjir masih memiliki banyak keterbatasan. Menurutnya, selama ini penanganan lebih banyak bertumpu pada pengalaman lapangan dan asumsi umum, bukan pada kajian ilmiah yang komprehensif.
“Kalau hanya mengandalkan kami sendiri, pengetahuan kami terhadap persoalan banjir itu terbatas,” ujar Aziz usai rapat koordinasi penanggulangan banjir di Aula Setda Cilegon, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, penyebab banjir kerap disimpulkan secara umum, mulai dari tingginya curah hujan, kondisi hulu yang rusak, saluran drainase yang menyempit, sedimentasi, hingga dimensi gorong-gorong dan jalur pembuangan ke laut yang tidak memadai. Namun, menurut Aziz, pendekatan semacam itu belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah di lapangan.
“Kita sering menyebut banyak faktor, tapi belum memetakan mana yang paling dominan dan bagaimana keterkaitannya satu sama lain,” katanya.
Atas dasar itu, Pemkot Cilegon berencana melibatkan kalangan akademisi, termasuk dari Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk membantu memetakan persoalan banjir secara lebih terukur dan berbasis keilmuan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menyentuh akar masalah.
Dengan melibatkan pakar, Pemkot berharap penanganan banjir ke depan tidak lagi sebatas normalisasi darurat atau perbaikan sementara, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang jelas arah dan ukurannya. (*/You)
