CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Puluhan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari 43 kelurahan di Kota Cilegon mendatangi kantor DPRD, Kamis (18/9/2025). Mereka
lelah menunggu kejelasan nasib Program Salira, yang katanya jadi “urat nadi” pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan.
Ketua Forum Pokmas, Eka, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. “Kami ke sini hanya menuntut kepastian. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan, sampaikan saja secara terbuka. Jangan digantung terus,” tegasnya di hadapan dewan.
Pokmas mengingatkan, anggaran Salira sebesar Rp33,4 miliar bukan angka kecil. Dari jumlah itu, Rp13 miliar untuk termin pertama dianggap sangat vital untuk memperbaiki jalan rusak, drainase yang mampet, hingga fasilitas umum yang terbengkalai. “Ini bukan proyek buat gaya-gayaan, tapi kebutuhan masyarakat,” tambah Eka.
Namun, jawaban Pemkot justru bikin geleng-geleng kepala. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Kota Cilegon, Tunggul Fernando, mengakui bahwa APBD Cilegon sedang seret napas. “Defisit kita Rp124 miliar. Jadi untuk Salira, yang bisa dicairkan hanya termin pertama saja,” jelasnya.
Tunggul berdalih Program Salira merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana lima persen APBD memang wajib dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan kelurahan. Masalahnya, janji manis di atas kertas kerap kalah oleh realita dompet daerah yang tipis.
Alhasil, Program Salira yang mestinya jadi solusi untuk kampung-kampung di Cilegon kini justru terancam sekadar wacana. Warga pun terpaksa gigit jari, menunggu apakah pemerintah sanggup menepati komitmen, atau lagi-lagi rakyat cuma dapat cerita manis tanpa realisasi. (Rds-03)
