CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Wacana penghapusan sementara tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banten memicu gelombang keresahan dan pertanyaan baru di tingkat daerah. Jika Pemprov Banten saja berani menimbang efisiensi, bagaimana dengan Kota Cilegon yang justru masih mempertahankan kenaikan tunjangan pejabat?
Sejumlah warga Cilegon mengaku heran. Di tengah kondisi ekonomi sulit dan banyaknya program publik yang terbengkalai, pejabat malah terlihat masih nyaman dengan fasilitas mewah.
“Kalau ASN provinsi saja siap dipotong Tukinnya, kenapa di Cilegon pejabat gak mau ikut berhemat? Masa rakyat disuruh sabar, tapi pejabat tetap leha-leha?” ujar Dede, warga Jombang, Sabtu (6/9/2025).
Keresahan serupa disuarakan aktivis mahasiswa. Mereka menilai, beban anggaran untuk tunjangan pejabat seolah menjadi duri di tengah krisis. “Rakyat terus teriak minta efisiensi, tapi SK kenaikan tunjangan pejabat belum juga direvisi. Ini kan ironi besar,” tegas Rian, mahasiswa asal Cilegon.
Sebelumnya, sebuah firma hukum di Banten memang merilis kajian bahwa Tukin bukanlah hak melekat seperti gaji pokok, melainkan kebijakan daerah yang bisa dipangkas sesuai kondisi anggaran. Fakta ini semakin memperkuat tuntutan publik Cilegon agar pemerintah kota berani mengambil langkah serupa.
Kini bola panas ada di meja Wali Kota Cilegon, Robinsar. Publik menunggu keberanian politiknya: apakah mau mengikuti langkah efisiensi yang mulai dibicarakan di provinsi, atau tetap bertahan dengan kebijakan tunjangan yang kontroversial. (Rds-03)
