CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Tiga tahun terakhir, laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemkot Cilegon menyisakan pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) disebut-sebut masih menyimpan kewajiban pengembalian uang negara yang belum rampung.
Pemkot Cilegon sebenarnya sudah meluncurkan sistem pemantauan berbasis digital bernama SIM-TLHP, yang memungkinkan publik memantau tindak lanjut hasil temuan BPK. Namun, hingga pertengahan 2025, progres pelunasan masih jauh dari kata selesai.
BPK pun tak tinggal diam. Dalam evaluasi semesteran terbaru, sejumlah catatan telah dilayangkan ke OPD terkait. Bahkan, jika tidak ada perbaikan hingga akhir Juli mendatang, potensi sanksi administratif maupun temuan lanjutan bisa saja diterbitkan.
Saat ini, publik menunggu transparansi dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengembalikan setiap rupiah uang rakyat yang belum dikembalikan.
“Ingat, temuan boleh lama, tapi tanggung jawab tak bisa hilang begitu saja,” ujar salah satu sumber internal pemeriksa.
