CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Kota Cilegon dikenal sebagai surganya industri di Banten. Namun, di balik gegap gempita mesin pabrik dan lalu-lalang kendaraan logistik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi dan pajak justru mengkhawatirkan. Setoran dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti PT Lotte Chemical Indonesia, Krakatau Steel, dan Chandra Asri dinilai masih sangat minim.
“Giliran nambang untung di tanah Cilegon, semangatnya luar biasa. Tapi waktu setor pajak, kaya ogah-ogahan. Ini logikanya di mana?” celetuk Ardiansyah, warga Grogol, Jumat (13/6/2025).
OPD Penghasil Disorot: Kerjanya Serius Gak Sih?
Warga dan pengamat publik mulai mempertanyakan peran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil di Pemkot Cilegon, yang dianggap belum maksimal menggali potensi pendapatan dari sektor industri:
Dinas Kesehatan (Dinkes): Harusnya menarik retribusi dari pengawasan limbah medis, klinik swasta, hingga izin operasional RS industri.
DPMPTSP: Soal izin usaha dan penggunaan lahan industri, banyak yang dinilai longgar dan rawan “main mata.”
Disperindag: Sektor logistik, ekspor-impor, dan gudang industri belum tergarap optimal.
Dishub: Parkir truk industri, pelabuhan darat, dan jasa angkutan logistik besar belum menyumbang signifikan ke kas daerah.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker): Inilah yang paling disorot. Disnaker punya kewajiban mutlak mengawasi penyerapan tenaga kerja lokal, mengatur legalitas dan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA), serta memastikan hak-hak pekerja dipenuhi. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan dominasi TKA masih tinggi, dan pengawasan lemah.
PU, RSUD, Damkar, Pertanian: Meskipun kontribusinya lebih kecil, tetap wajib diawasi dan ditingkatkan akuntabilitasnya.
Pengangguran Tinggi, TKA Tak Terbendung: Ketimpangan yang Nyata
Tingkat pengangguran di Cilegon masih tergolong tinggi, menjadi bukti bahwa serapan tenaga kerja lokal belum maksimal. Di sisi lain, tenaga kerja asing (TKA) terus berdatangan ke Cilegon tanpa kendali yang jelas. Tak sedikit warga menilai, perusahaan besar lebih memilih pekerja luar, bahkan luar negeri, ketimbang membina SDM lokal.
“Yang kerja orang asing, yang kena polusi dan macet ya kami. Pajak TKA-nya ke mana? Masuk nggak ke kas daerah?” ujar Deni, warga Ciwandan.
Warga Desak Audit Total: Jangan Cuma Menonton
Warga makin gerah dengan ketimpangan ini. Mereka mendesak agar Pemkot Cilegon, di bawah kepemimpinan Wali Kota Robinsar, berani membongkar sistem yang selama ini diselimuti ketertutupan.
“Kalau pemimpin sekarang mau bersih, mulai dari audit semua kontribusi perusahaan. Jangan cuma andalkan program 100 hari kerja, tapi diam soal setoran pajak industri,” kritik Husin dari LSM Jaga Cilegon. (Rds-03)
