CILEGON | BIDIKBANTEN.COM – Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon dalam rangka pembahasan Raperda RPJM 2025–2029 menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah kursi yang seharusnya diisi pejabat eselon 2 Pemkot tampak kosong. Warga pun mulai mempertanyakan keseriusan birokrasi dalam mendukung program Wali Kota Robinsar.
“Ini masa depan kota loh, bukan sekadar acara seremonial. Kalau pejabatnya absen, terus siapa yang mau kerjain rencananya?” ujar Euis, warga Ciwedus, dengan nada kesal.
Kritik keras juga datang dari anggota DPRD Kota Cilegon, yang melakukan interupsi dalam forum. Mereka menyayangkan ketidakhadiran para pejabat di rapat sepenting ini, terlebih RPJM adalah dasar arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Kalau wali kota sudah berusaha menyusun program, tapi jajarannya nggak hadir, ini sama saja melemahkan kerja-kerja kepala daerah,” kata seorang anggota dewan saat sesi paripurna.
Menanggapi situasi ini, seorang pejabat pembina senior di lingkungan Pemkot yang enggan disebutkan namanya, menegaskan bahwa kehadiran pejabat, baik yang diundang langsung maupun tidak, seharusnya mencerminkan tanggung jawab kolektif.
> “Sekretaris OPD, para kabag, kabid, camat hingga fungsional madya itu punya peran penting. Kalau ingin Cilegon maju, mereka juga harus aktif. Jangan sampai justru pejabat tingkat atas jadi ganjalan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, meskipun ada perbedaan undangan antar level jabatan, bukan berarti itu jadi alasan untuk tidak hadir dalam momen penting seperti rapat paripurna RPJM.
Rapat tetap berjalan, namun publik menilai momentum ini jadi alarm penting. Warga berharap Wali Kota Robinsar bisa segera melakukan pembenahan internal. Setelah menyelesaikan program 100 hari, kini tantangan sesungguhnya ada pada konsolidasi antar pejabat agar cita-cita pembangunan tidak berhenti di atas kertas. (Rds-02)
