CILEGON – Di tengah polemik yang menyeruak terkait kasus CAA, Walikota Cilegon Robinsar akhirnya angkat suara. Dalam pernyataan bernada tegas yang disampaikan dini hari tadi, Robinsar memastikan bahwa arah kebijakan CAA tidak akan berubah: “Alhamdulillah, pilihan kemarin tidak mengubah sikap. CAA akan tetap mengembangkan pesation-nya yang pertama,” ucapnya sekitar pukul 00.00 WIB.
Namun, Robinsar juga menekankan bahwa aspek penegakan hukum tak bisa diabaikan. “Sebagaimana disampaikan Kapolri, penegakan hukum harus berjalan. Itu akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan,” ungkapnya pada pukul 00.13 WIB.
Walikota juga menyentil pentingnya menjaga iklim investasi dan keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek strategis. “Wirausahawan setempat akan tetap dilibatkan, tentu dengan cara-cara yang normal dan sesuai aturan,” tegasnya.
Namun ia mengingatkan bahwa ada batasan yang tidak bisa dilanggar, khususnya dalam proyek Penanaman Modal Asing (PMA). “Jangan asal masuk ke proyek PMA. Ada ketentuan dan klasifikasi yang harus ditaati,” ujarnya.
Mengenai peran pemerintah daerah, Robinsar menyebut pihaknya siap menjembatani komunikasi antara pihak-pihak terkait. “Kami sudah berkomunikasi sebelumnya dan akan terus membangun dialog,” katanya.
Di tempat terpisah, Gubernur Banten Andra Soni juga menyayangkan insiden tersebut. “Saya menyayangkan kejadian itu. Kita semua sedang berupaya menciptakan rasa nyaman bagi pelaku industri dan investor di Banten,” ucap Andra dalam pernyataannya, Kamis (15/5).
Ia menekankan pentingnya menjaga citra Banten sebagai wilayah ramah investasi. “Investasi ini bukan soal satu dua kelompok, tapi berdampak pada masyarakat luas. Pengangguran bisa ditekan, kemiskinan turun, dan pendapatan daerah meningkat,” lanjutnya.
Terkait tindakan Pemprov, Andra menyatakan pihaknya siap turun tangan. “Insya Allah, dari Pemprov akan ada langkah yang diperlukan,” pungkasnya.
Pernyataan kedua pimpinan daerah ini memperjelas bahwa pemerintah daerah tak tinggal diam dalam mengawal stabilitas iklim investasi. Semua pihak diimbau agar mengutamakan komunikasi, hukum, dan kolaborasi demi kemajuan bersama. (*/red)
