Serang – Pemerintah Provinsi Banten akhirnya buka suara soal keributan yang terjadi di Cilegon terkait proyek CAA. Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah sama-sama menyampaikan sikap tegas terhadap praktik premanisme yang dinilai mengganggu dunia investasi.
“Yang di Cilegon itu preman, gak boleh!” ujar Dimyati dengan nada tinggi saat ditanya awak media, baru-baru ini. Ia menilai aksi-aksi bergaya ormas atau oknum yang mengintervensi proses bisnis dan investasi tak bisa ditolerir.
Dimyati bahkan mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. “Kalau ada yang mengganggu investasi, akan berhadapan dengan Dimyati. Ini kriminal, saya akan minta polisi bertindak!” katanya.
Ia mengimbau para pelaku lokal untuk bersaing secara profesional. “Kalau memang andal, pasti pengusaha akan cari lokal company. Tapi kalau modelnya preman, ya jelas ditolak!” tegasnya.
Senada dengan itu, Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan kekecewaannya atas insiden ini. Ia menyebut gangguan terhadap investasi sebagai bentuk kemunduran.
“Saya menyayangkan kejadian tersebut karena kita sedang berupaya menciptakan rasa nyaman bagi para pelaku industri dan investor. Kita ingin Banten dikenal ramah terhadap investasi, bukan sebaliknya,” ucap Andra.
Menurutnya, dampak dari masuknya investasi sangat luas: bisa menekan angka pengangguran, menurunkan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan daerah.
“Investasi itu bukan soal satu-dua kelompok. Ini untuk seluruh masyarakat Banten. Jadi yuk, kita jaga sama-sama,” pungkasnya.
Dengan pernyataan keras ini, Pemprov Banten menunjukkan sinyal kuat: investasi tak boleh dihalangi, apalagi oleh gaya-gaya intimidatif. Jika masih nekat, siap-siap berhadapan dengan hukum!
