Meski identik sebagai kota industri dan jasa, Cilegon kini sedang menggeliat di sektor yang jarang disorot: pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon tidak mau ketinggalan dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan sekadar program daerah, tapi program prioritas nasional. Kami langsung dipantau oleh Kementerian Pertanian,” tegas Kepala DKPP Kota Cilegon, M. Ridwan.
Ridwan menjelaskan bahwa pihaknya bersama para penyuluh pertanian kini bergerak cepat di lapangan. Targetnya jelas: mempercepat olah tanah pasca panen untuk menambah luas tanam. Petani didorong agar tidak membiarkan lahan menganggur terlalu lama.
“Target kami adalah satu hingga tiga kali panen dalam setahun. Jadi setiap selesai panen, tim penyuluh langsung turun tangan agar petani segera tanam kembali,” katanya.
Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, Kota Cilegon memiliki sekitar 1.108 hektare lahan baku sawah. Lahan ini menjadi fokus utama untuk dimaksimalkan produksinya. Hasil panen mayoritas digunakan sendiri oleh petani, sedangkan sisanya disalurkan ke Bulog atau dijual di pasar tradisional.
Menariknya, DKPP juga melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam perjuangan pangan ini. Saat ini ada dua KWT yang dibina secara intensif, dan 86 lainnya tersebar di seluruh kecamatan sedang dalam proses pengembangan.
“KWT punya peran strategis. Minimal mereka bisa mencukupi kebutuhan pangan dari lingkungan sekitarnya. Kami sedang perluas peran mereka, agar tak hanya sekadar kelompok tapi jadi pilar ketahanan pangan skala mikro,” pungkas Ridwan.
Dengan menggabungkan kekuatan petani, penyuluh, dan KWT, DKPP Cilegon membuktikan bahwa swasembada pangan bukan slogan belaka. Di balik gempita kota industri, Cilegon tengah menanam harapan—satu hektare demi satu hektare—demi kedaulatan pangan bangsa. (*/red)
