Sekolah Tatap Muka Bakal Digelar Januari 2021, Kantin dan Olahraga di Tiadakan

435

Cek suhu siswa

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap akan menggelar sekolah tatap muka pada Januari 2021.

Namun demikian, kata Mendikbud Nadiem Makarim, sekolah tatap muka ini tetap memerhatikan protokol kesehatan.

“Ruang kelas hanya diisi dengan kapasitas 50% atau sebanyak 18 siswa,”  terang Nadiem Makarim dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Keterangan Nadiem disampaikan melalui YouTube Sekretariat Presiden. Hadir dalam acara itu yang juga turut memberikan keterangan Menteri Agama Fachrul Razi dan Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin.

Nadiem menjelaskan dalam proses belajar mengajar normal setiap kelas ada 36 siswa tapi sekarang dalam sekolah tatap muka hanya 18 siswa. Selain itu, tidak ada kegiatan olahraga, tidak ada kantin.

“Siswa dan guru kewajiban untuk memakai masker, dan setelah masuk, setelah selesai langsung pulang untuk menghindari kerumunan. Kegiatan sekolah dibagi dalam dua sif nantinya,”  kata Nadiem.

Namun demikian, lanjut Nadiem, keputusan untuk membuka sekolah tatap muka tetap diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda),  Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. “Komite Sekolah ini merupakan perwakilan dari para orangtua murid,” papar Nadiem.

Menurut dia, sekolah tatap muka ini tidak akan berjalan kalau tidak ada persetujuan dari Komite Sekolah, termasuk Pemda setempat yang bisa menentukan sekolah mana yang bisa selenggarakan tatap muka, dan yang tidak boleh.

Ia mengakui adanya sekolah tatap muka ini juga atas permintaan Pemda, karena alokasi kabupaten cukup luas, sehingga mereka punya kelurahan-kelurahan yang dinilai aman untuk selenggarakan sekolah tatap muka, dan di sisi lain mengalami kesulitan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Namun demikian, lanjut Nadiem, keputusan untuk membuka sekolah tatap muka tetap diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda),  Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. “Komite Sekolah ini merupakan perwakilan dari para orangtua murid,” papar Nadiem.

Menurut dia, sekolah tatap muka ini tidak akan berjalan kalau tidak ada persetujuan dari Komite Sekolah, termasuk Pemda setempat yang bisa menentukan sekolah mana yang bisa selenggarakan tatap muka, dan yang tidak boleh.

Ia mengakui adanya sekolah tatap muka ini juga atas permintaan Pemda, karena alokasi kabupaten cukup luas, sehingga mereka punya kelurahan-kelurahan yang dinilai aman untuk selenggarakan sekolah tatap muka, dan di sisi lain mengalami kesulitan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Nadiem melanjutkan, pihak orang tua murid juga diberikan pilihan boleh menolak anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka.

“Jadi orang tua itu bisa bilang bahwa anak saya belum bisa masuk sekolah, sehingga tetap dengan memilih sistem belajar PJJ,” imbuhnya. (johara)