Jokowi Larang Para Menteri Keluar Kota, Ada Apa Sih?

1144

Pasangan Capres dan Cawapres, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menyapa media saat akan menjalani tes Medical Check Up di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (22/5). Jokowi dan JK menjalani tes kesehatan selama kurang lebih 9 jam sebagai salah satu syarat maju dalam pilpres 2014. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

Dalam sepekan ini, para menteri kabinet kerja dilarang berpergian ke luar kota. Presiden Jokowi menginstruksikan anak buahnya itu untuk stand by di Jakarta. Ada apa sih? Apa Istana sedang genting?

Perihal instruksi itu terungkap lewat pesan singkat yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada para menteri, akhir pekan kemarin. Pratikno menyampaikan kepada para menteri tidak meninggalkan Jakarta dalam kurun sepekan ke depan (25-29 Juli). Alasannya, akan diselenggarakan Sidang Paripurna Kabinet dan para menteri diwajibkan hadir semua.
Adanya arahan Presiden itu sontak saja bikin heboh. Wacana reshuffle kabinet yang menghangat sejak sebelum Lebaran, makin memanas. Apalagi dalam dua pekan ke belakang, Jokowi makin rajin memanggil menterinya dan menemuinya secara empat mata. Jumat kemarin, ada empat menteri yang dipanggil. Dari siang hingga sore, mereka adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Koperasi dan UKM Puspa Yoga, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Apa benar instruksi larangan ke luar kota terkait reshuffle? Ditanya begitu, Pratikno sedikit gelagapan dan berseloroh mengaku sulit menjawab. Dia bilang, pesan yang disampaikan kepada protokol para menteri itu adalah pesan biasa, terkait sidang kabinet paripurna. Rencananya, pekan ini sidang kabinet paripurna akan digelar. Sehingga, seperti biasa, Presiden mengharapkan semua menterinya untuk hadir. Kapan rapatnya, Pratikno tidak mengungkapkan. Hanya saja, lanjut dia, rapat akan membahas isu-isu strategis. “Jangan dilebih-lebihkan ya,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Terkait sejumlah menteri yang dipanggil Presiden ke Istana, Pratikno mengungkapkan itu gaya Jokowi berkomunikasi dengan para menterinya. Dalam pertemuan itu biasanya bicara target dan solusi, juga membahas isu-isu penting. Bukan evaluasi.
Senada disampaikan Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP. Dia bilang, pemanggilan para menteri itu karena Presiden ingin anak buahnya bekerja sesuai perintahnya. Presiden senantiasa mengevaluasi para menterinya setiap waktu. “Evaluasi tidak selalu berujung pada pergantian atau pergeseran,” kata Johan.
 Naik turun isu reshuffle rupanya bikin para menteri resah dan galau. Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding berharap Presiden segera memberikan kepastian terkait reshuffle. Soalnya, mengambangnya isu itu membuat para menteri cemas. “Kalau iya ada reshuffle, lakukan, kalau tidak sampaikan supaya tidak ada polemik,” kata Sudding di DPR, kemarin. Dia bilang, kepastian itu penting agar para menteri bekerja dalam suasana baik dan tidak terganggu.
Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, instruksi Presiden kepada para pembatunya agar tidak ke luar kota bisa berarti dua hal. Pertama, ada rapat kabinet paripurna yang sifatnya krusial untuk membahas masalah penting yang menjadi prioritas saat ini. Kedua, bisa terkait reshuffle kabinet yang beberapa kali ditunda sejak akhir tahun lalu.
Analisa tak jauh berbeda disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Dia memprediksi, memang ada yang genting yang bakal disampaikan Presiden. Nah, yang ramai sekarang soal reshuffle dan arahan itu makin memperkuat aroma itu yang sudah tercium akhir tahun lalu. Hal itu juga diperkuat dengan statement Jokowi saat mengumumkan kabinet. Dalam kesempatan itu, Jokowi hanya menyebutkan bahwa inilah menteri-menteri terpilih. “Jokowi tidak mengatakan bahwa ini menteri terbaik,” kata Hendri kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Kata dia, apa yang disampaikan Jokowi itu seperti pesan politik bahwa saat ini Jokowi sangat akomodatif pada lingkungan koalisinya. Bahwa menteri yang masuk adalah hasil rembukan dengan para partai koalisi.
[Edi/rmol]