SERANG | BIDIKBANTEN.COM – Proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten kembali jadi bahan gunjingan warung kopi dan ruang publik digital. Pasalnya, wawancara lima kandidat yang memperebutkan kursi panas Sekda Banten hanya berlangsung singkat, sekitar 15–20 menit per orang, bahkan dilakukan secara daring. Banyak pihak menilai, proses ini terlalu formalitas dan minim transparansi.
“Ini posisi strategis nomor satu di birokrasi daerah setelah gubernur, masa wawancaranya kayak audisi talent show? Nggak masuk akal,” kata Fauzan, aktivis pemantau kebijakan publik di Banten, Minggu (8/6/2025).
Tak hanya waktu wawancara yang dikritisi, metode yang digunakan pun dianggap tidak ideal. Wawancara dilakukan via Zoom, tanpa tatap muka antara pansel dengan kandidat. Hal ini dinilai menurunkan esensi dari penggalian kapasitas, visi birokrasi, dan integritas calon Sekda.
“Jangankan chemistry, ngelihat bahasa tubuh aja nggak bisa. Padahal kita bicara jabatan yang jadi ujung tombak roda pemerintahan,” tambah Fauzan.
Dugaan Politisasi dan Kepentingan Tersembunyi
Di tengah semangat Gubernur Andra Soni untuk segera menyodorkan tiga besar nama ke Presiden melalui Mendagri, justru muncul kekhawatiran publik soal aroma politisasi dan tarik-menarik kepentingan elit.
“Rakyat ingin Sekda yang bersih, netral, dan profesional, bukan boneka politik atau titipan parpol,” ujar Rika Nurul, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
Ia menambahkan, idealnya pansel membuka lebih banyak ruang publikasi seperti siaran langsung atau dokumentasi terbuka agar publik bisa menilai sendiri jalannya seleksi.
“Sekarang kesannya elitis dan terburu-buru. Kenapa tidak transparan saja kalau memang prosesnya sehat?” sindir Rika.
Respons Warga Net: “Biar Nggak Cuma Tuker Kursi, Bang!”
Di media sosial, warga net pun turut melempar kritik. Akun X @BantenBicara menulis, “Yang diseleksi orang-orang itu lagi, itu lagi. Kalau ujungnya orang dalam juga, buat apa seleksi segala, Bang?”
Akun lainnya, @RakyatKuduTahu menambahkan, “Jangan sampai Sekda hanya jadi perpanjangan tangan elite politik. Ini posisi pelayanan publik, bukan posisi negosiasi politik!”
Siapa yang Layak?
Kelima nama yang masuk radar adalah pejabat internal Pemprov Banten:
Nana Supiana (Kepala BKD)
Komarudin (Asda I)
Rina Dewiyanti (Kepala BPKAD)
Sitti Ma’ani Nina (Kepala DP3AKKB)
Deden Apriandhi Hartawan (Sekretaris DPRD)
Mereka disebut-sebut sebagai sosok yang berpengalaman. Namun publik masih menanti apakah pengalaman itu sejalan dengan integritas dan keberpihakan pada pelayanan masyarakat.
“Yang kami khawatirkan, Sekda cuma jadi tukang tanda tangan, bukan penggerak reformasi birokrasi,” pungkas Fauzan. (Rds-02)
