TANGERANG | BIDIKBANTEN.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan Forum Aksi Mahasiswa Tangerang (FORMAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (3/6/2025), untuk mengevaluasi 100 hari kepemimpinan Wali Kota Syahrudin dan Wakil Wali Kota Maryono Hassan.
Dalam video aksi yang beredar luas di media sosial, termasuk TikTok, para mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap program unggulan 3G (Gampang Kerja, Gampang Sekolah, Gampang Sembako) yang dinilai hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa capaian yang jelas.
“Hari ini dalam momentum 100 hari kerja Jardin-Mariano, tentu kita mengadakan evaluasi terhadap program-program yang sudah dilakukan. Tapi nyatanya, banyak yang hanya sebatas seremonial saja,” ujar Akbar, mahasiswa dari Universitas Dipoteng Indonesia dalam orasinya.
Mahasiswa menyoroti keberadaan program OJT (On the Job Training) yang sempat digembar-gemborkan sebagai solusi pengangguran. Namun, menurut mereka, tidak ada data valid yang menunjukkan keberhasilan program tersebut.
“Ratusan peserta katanya sudah dapat pelatihan dan kerja, tapi itu datanya dari mana? Bahkan kami curiga itu data bikinan sendiri. Sampai bulan ini, perhitungan kami gak sampai ratusan orang ikut OJT,” ungkap Akbar dalam video yang viral tersebut.
Lebih lanjut, mereka juga mempertanyakan pemberian rumah subsidi khusus bagi PNS, yang dinilai diskriminatif karena tidak menyentuh kelompok guru honorer dan masyarakat umum.
“Kalau memang serius menurunkan angka pengangguran, seharusnya pemerintah sediakan lapangan kerja, bukan pelatihan untuk orang-orang yang sudah bekerja,” kritiknya.
Mahasiswa juga menilai bahwa Wali Kota tidak menunjukkan keseriusan dalam mengentaskan kemiskinan, sebab program-program yang diluncurkan cenderung simbolis tanpa mengubah kondisi riil masyarakat.
“Gampang kerja, gampang sekolah, gampang sembako. Semua gampang diucapkan, tapi susah direalisasikan. Kami nilai 100 hari ini gagal,” tegasnya.
Aksi ini menjadi alarm awal bagi pemerintahan baru Kota Tangerang agar tidak hanya fokus pada pencitraan dan seremoni, namun benar-benar menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar warga. (*/red-03)
