Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menunda hajatan akbar muktamar pemilihan ketua umum. Awalnya mau digelar April 2025, tapi sekarang baru akan dipentaskan antara Agustus atau September.
“Biarin aja agak molor, yang penting sebelum Desember kelar,” kata Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono,, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Dengan santai, Mardiono menegaskan, selama belum nabrak batas waktu, semua masih di rel yang benar.
Sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional II PPP memang mengamanatkan muktamar digelar usai Lebaran. Tapi menurut Mardiono, pergeseran ini bukan perkara besar.
“Ibarat nunggu buka puasa, telat lima menit masih sah kok,” selorohnya.
Bukan Drama Politik, Ini Soal Tiket ke Surga
Alasan di balik penundaan ini bukan intrik dapur partai. Justru karena sebagian besar kader PPP lagi fokus menuju Tanah Suci.
“Awal Mei udah mulai kloter haji berangkat. Banyak kader kita yang berangkat haji. Kalau dipaksa muktamar sekarang, yang hadir siapa? Panitia sama tukang parkir doang?” ucap Mardiono, setengah bercanda.
Dengan banyaknya yang berhaji, PPP ogah gambling. Daripada bikin muktamar setengah kosong, mending nunggu kader-kader pulang dari ibadah.
Muktamar: Siapapun Boleh Bertarung, Asal Serius
Soal siapa yang bakal maju jadi Ketua Umum, Mardiono belum mau buka kartu. Yang jelas, pintu PPP terbuka buat semua, dari kader internal sampai tokoh eksternal yang siap berlayar bersama.
“Siapa aja yang mau, termasuk tokoh-tokoh eksternal yang ingin gabung, dipersilakan,” tegasnya. Tapi ia juga ngasih sinyal: PPP cari sosok yang niatnya tulus, bukan sekadar numpang lewat cari panggung.
Pengamat: Wajar, Jangan Dipaksain
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, bilang keputusan PPP ini masuk akal.
“Baru aja kelar Pemilu dan Pilkada serentak. Capeknya masih nempel. Kalau dipaksain muktamar buru-buru, takut malah zonk,” jelas Adi.
Menurutnya, muktamar yang matang butuh waktu, apalagi PPP lagi berbenah menghadapi tantangan politik ke depan.
Jadi, muktamar PPP mungkin mundur, tapi niatnya tetap maju: ibadah beres, politik tuntas. Karena buat PPP, politik bisa nunggu, tapi pahala jelas nggak bisa diundur. (Her/red)
