Husen Saidan selaku ketua Gapura Banten meminta Lembaga Anti Rasuah KPK dan BPK sebagai Lembaga Auditor Nasional untuk turun tangan menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait dana bantuan sosial di Kota Cilegon.
Husen merasa prihatin dengan banyaknya keluhan di masyarakat terkait penyaluran dana Bansos di tengah wabah pendemi Covid-19 yang tak jelas sehingga masyarakat dibuat tak nyaman terlebih lagi ditengah pendemi dan ekonomi masyarakat yang semakin sulit lantaran terhentinya kegiatan usaha masyarakat.
“Saya sebagai masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Gapura Banten) merasa prihatin dengan banyaknya keluhan di masyarakat soal penyaluran dana Bansos baik yang dari pusat maupun bansos daerah padahal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu saya meminta kepada Lembaga KPK dan BPK turun tangan mengawasi jalannya dana itu supaya kita sebagai masyarakat mengetahui berapa anggaran dari pusat dan daerah sebab sampai saat ini keberlangsungan dana itu tak jelas” Terang Husen, Kamis (14/5/2020).
Dikatakan Husen, jika ada oknum yang memanfaatkan dana Bansos itu baik secara materi maupun politis, pihaknya tak segan-segan melaporkannya ke penegak hukum baik daerah maupun pusat, sebab hingga saat ini pihaknya sebagai LSM tidak mengetahui jelas besaran anggaran itu.
