Bidik, Cilegon – 40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon periode 2019-2024 telah diambil sumpahnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Rabu (4/9).
Setelah disahkan menjadi wakil rakyat, mereka diantaranya memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Cilegon. Dari sejumlah persoalan di Kota Cilegon, yang menjadi sorotan diantaranya adalah masalah tingginya pengangguran dan belum meratanya pendidikan.
Anggota DPRD Kota Cilegon, Edison Sitorus mengatakan, masalah pengangguran di Kota Cilegon akan menjadi perhatiannya. Saat ini, di daerah pemilihan (dapil) Citangkil dan Ciwandan yang merupakan dapilnya, banyak pengangguran untuk usia produktif. “Kesejahteraan rakyat jadi perhatian kami, khususnya pengangguran di dapil saya masih banyak,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Edison mengatakan, peningkatan penyerapan tenaga kerja tentunya harus didukung juga dengan investasi-investai baru. Saat ini, perizinan untuk investasi masih cukup rumit. Melalui kursi parlemen, Ia mengaku akan mendorong birokrasi perizinan yang mudah. “Kemudahan investasi di Cilegon harus didorong,” katanya.
Hal senada diungkapkan Anggota DPRD Kota Cilegon, Muhammad Ibrohim Aswadi.Katanya, masalah pengangguran menjadi hal yang akan diperjuangkannya. Saat masa kampanye lalu, banyak keluhan warga terkait masalah pengangguran. “Meski Kota Industri, tapi banyak pengangguran, ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama,” kata anggota DPRD dari Partai Demokrat ini.
Pria yang biasa disapa Mia ini mengaku, untuk menekan angka pengangguran selain mendorong tumbuhnya industri baru juga perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maysarakat. Ia juga mengaku akan mendorong pelatihan wirausaha serta permodalan bagi pengusaha kecil. “Kita juga perlu dorong masyarakat kita menjadi pengusaha,” ujar anggota DPRD dari dapil Citangkil-Ciwandan ini.
Berbeda dengan Dimas Saputra, Anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Berkarya ini mengaku akan memerjuangkan maslaah pendidikan di dapilnya, yaitu Kecamatan Jombang dan Purwakarta. Menurutnya, pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cilegon masih belum merata. “Masalah pendidikan akan menjadi fokus saya, untuk memerjuangkan SMP Negeri 12 bagi masyarakat Kecamatan Purwakarta,” jelasnya.
Kebutuhan SMP Negeri 12 Cilegon, kata Dimas, sudah sangat mendesak. Sebab, untuk penerimaan siswa baru SMP Negeri saat ini menggunakan sistem zonasi, sedangkan di Kecamatan Purwakarta belum ada SMP Negeri. “Saat ini banyak anak Purwakarta yang sekolah SMP Negeri ke kecamatan lain, bahkan ada yang tidak diterima karena zonasinya terlalu jauh,” katanya.
