BIDIK, SERANG – Dari 12,6 juta penduduk di Provinsi Banten, lebih dari setengah juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tersebar di delapan kabupaten kota se- Banten.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, jumlah penduduk miskin di Banten pada Maret 2019 mencapai 5,09 persen atau 654,46 ribu jiwa.
Menurut Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana, angka kemiskinan Provinsi Banten berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2019 masih di atas 5 persen. Bila dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2018, jumlah warga miskin di Banten awal 2019 mengalami penurunan 0,16 persen.
“Warga miskin pada akhir 2018 tercatat sebanyak 668,74 ribu orang, sedangkan Maret 2019 sebanyak 654,46 ribu orang. Jadi berkurang sekira 14,28 ribu orang,” kata Adhi seusai merilis profil kemiskinan di Banten pada awal 2019 di Kantor BPS Banten, Senin (15/7).
Adhi melanjutkan, dari 654,46 ribu warga Banten yang miskin, mayoritas berada di wilayah perkotaan. Dengan perincian, jumlah warga miskin yang tinggal di perkotaan sebanyak 378,73 ribu orang, sedangkan yang berasa di daerah perdesaan sebanyak 275,73 ribu orang. “Garis kemiskinan kaitannya dengan inflasi, makanya di daerah perkotaan lebih tinggi angka kemiskinannya,” ujarnya.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adhi melanjutkan, sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 dengan jumlah sampel Provinsi Banten sekitar 6.780 rumah tangga. Selain itu, BPS juga menggunakan hasil survei SPKKD (survei paket komoditi kebutuhan dasar). “Survei ini dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan,” paparnya.
Temuan BPS, lanjut Adhi, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan (GK) di Banten, jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2019, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan tercatat sebesar 71,66 persen.
Adapun jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan Maret 2019 di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, serta roti. Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. “Jadi rumah tangga yang penghasilan per bulannya di bawah Rp2,2 juta, akan kesulitan memenuhi kehidupan sehari-harinya,” bebernya.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Banten selama periode September 2018-Maret 2019 turun. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2019 sebesar 5,42 persen. Sedikit lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2018 sebesar 5,89 persen, meskipun tidak berkorelasi langsung. Kedua, persentase penerima bantuan beras pra sejahtera yang didominasi oleh kelompok pengeluaran penduduk 40 persen terbawah, sudah mencapai 57,01 persen. Ketiga, Nilai tukar petani (NTP) Maret 2019 sebesar 100,14 lebih tinggi dibanding September 2018 sebesar 99,26.
Kendati hasil survei angka kemiskinan pada Maret 2019 mengalami penurunan, namun Kepala BPS Banten Adhi Wiriana menilai persentasenya masih fluktuatif selama Maret-September mendatang.
“September 2019 kami akan melakukan survei kembali, kalau harga bahan pokok tidak stabil dan ada PHK besar-besaran di industri besar, maka akhir 2019 jumlah warga yang miskin terancam bertambah di Banten,” ungkapnya.
Senada, Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Banten Tutty Amalia menambahkan, survei angka kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan metode penghitungan Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. “Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, Maret 2019 diketahui warga miskin di Banten sebanyak 654,46 ribu jiwa,” jelasnya.
Terkait angka kemiskinan per kabupaten kota, Tutty mengaku pihaknya baru akan melakukan survei pada September mendatang. “Maret lalu kami hanya melakukan survei angka kemiskinan tingkat provinsi, untuk kabupaten kota nanti September,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Banten Komarudin mengatakan, data angka kemiskinan di Banten yang dirilis BPS berbeda dengan hasil verifikasi data kemiskinan yang dilakukan dinsos. “Kami setiap tahun melakukan verifikasi data kemiskinan ke lapangan, tapi datanya tidak sama dengan BPS. Ke depan, kami harapkan ada sinergitas antara BPS dan Dinsos,” kata Komarudin.
Menanggapi pernyataan itu, Adhi menilai wajar bila ada perbedaan data. Itu lantaran BPS memotret angka kemiskinan secara makro, sementara Dinsos secara mikro. “Kami menghitung angka kemiskinan dari sisi ekonomi, makanya metode surveinya berbeda dengan dinsos,” tegasnya. (Deni/BB)
