Cilegon, Bidik Banten – Dampak dari kebijakan pengurangan karyawan di PT KS yang merupakan perusahaan baja terbesar se Asia itu akan berakibat munculnya persoalan sosial baru, yakni meningkatnya jumlah angka pengangguran di kota Cilegon.
Tak pelak, Erick Rebiin selaku wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon menyatakan, rencana PHK massal itu sebagai pukulan telak terhadap Pemkot Cilegon yang sedang gencar menekan angka pengangguran melalui berbagai program seperti Balai Latihan Kerja (BLK), link and match sekolah menengah kejuruan (SMK), dan program lain.
“Pemkot Cilegon telah berhasil mengurangi angka pengangguran dari sekitar 11 persen dan kini menjadi 9 persen. Tapi, ini malah ada PHK ribuan karyawan,” kata Erick.
Ia mengaku akan mengambil sikap untuk meminta klarifikasi terhadap perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) penghasil baja ini. Rencananya, dalam waktu dekat Komisi II DPRD Cilegon juga akan mengundang manajemen PT KS untuk bersama-sama mencari solusi agar ribuan karyawan itu tidak jadi di PHK.
“KS juga kan punya banyak anak perusahaan, apa tidak bisa jika karyawan-karyawan tersebut dikaryakan di anak perusahaan KS,” ujarnya.
Ia berharap, kejadian PHK ini tidak lagi terjadi. “Dampak PHK ini cukup banyak, terutama bagi keluarga yang kena PHK, kemudian bisa berdampak juga pada perekonomian di Kota Cilegon ini,” tandasnya.
Pada bagian lain, Direktur Utama PT KS Silmy Karim enggan menanggapi rencana PHK di perusahaan yang dipimpinnya. “Jangan bikin isu yang enggak perlu,” ujar Silmy, Rabu (19/6/2019).
Silmy mengaku tak mau berkomentar tentang sesuatu yang belum jelas kepastiannya. “Saya enggak mau berkomentar. Sudah terlalu banyak isu dan hoax tentang KS, bahkan sampai mau dijual ke Cina. Ini enggak produktif,” ucapnya. Silmy menambahkan media di Banten sebaiknya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan ikut menyejukkan suasana. (Kin)
