PANDEGLANG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mendata ulang kemiskinan yang tersebar di kecamatan dan desa. Pemutakhiran data tersebut untuk menyinkronkan keakuratan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin membenarkan pemerintah daerah sedang melakukan pemutakhiran data warga miskin. Sebab, rilis yang dikeluarkan BPS menyatakan angka kemiskinan tinggi di Pandeglang perlu dikroscek kembali keabsahannya.
Ia menyatakan, pendataan ulang data kemiskinan ini bukan membuat data tandingan, namun hanya untuk menyinkronkan dengan data BPS.
Menurut Fery, dengan pendataan ulang dengan cara pemuktahiran data bisa menjadi bahan bagi internal pemerintah daerah terhadap jumlah kemiskinan. Dengan data tersebut bisa diketahui penurunan maupun saat terjadi peningkatan angka kemiskinan.
“Ini bukan sebatas data, tetapi menguji kebenaran soal angka penduduk miskin. Kami identifikasi dulu, lalu pemutakhiran data entry yang akan memudahkan data tentang jumlah warga miskin di Pandeglang,” kata Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin kepada Kabar Banten, Ahad (16/12/2018).
Ia menilai, pendataan ulang warga miskin sangat penting, karena nanti akan dibutuhkan saat ada program bantuan dari pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Dengan data akurat akan memudahkan realisasi bantuan secara tepat sasaran.
“Kami evaluasi data penduduk miskin, karena bantuan penanggulangan kemiskinan itu ada yang langsung ke penerima manfaat dan ada juga realisasinya tidak langsung. Kami anggap evaluasi data ini penting, karena seringkali ada program bantuan tidak tepat sasaran. Jadi asas pemberi manfaat sesuai dengan penerima manfaat yakni masyarakat,” tuturnya.
Ia menduga angka kemiskinan di Pandeglang tidak pernah menurun dalam beberapa tahun terakhir, karena tidak tepatnya penyaluran bantuan. Selain itu, pendataan angka kemiskinan ini melibatkan perangkat desa, sehingga ke depan tidak ada lagi warga miskin yang tidak terdata.
“Padahal, kalau dilihat dari data bantuan program kemiskinan yang banyak di Pandeglang bisa menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Kurnia Satriawan menyebutkan, angka kemiskinan tahun 2015 tercatat sekitar 10,6 persen. Kemudian tahun berikutnya (2016) turun menjadi 9,67 persen. Namun demikian, pada tahun 2017 angka kemiskinan naik menjadi 9,74 persen.
“Kami masih telusuri alasan naiknya kemiskinan di Pandeglang naik. Karena bisa jadi, alasan itu bukan cuma pada persoalan teknis seperti kenaikan inflasi, namun berkaitan dengan mental masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Kurnia, perlu ada pemutakhiran mandiri angka kemiskinan berbasis data terpadu. Termasuk, mengevaluasi bantuan yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Kami ingin mendata ulang masyarakat penerima manfaat. Jangan sampai mereka tidak terdata. Ya, untuk memerangi kemiskinan butuh upaya bersama antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat,” tuturnya. (IF/BB)
Souece: Kabar Banten
