Cilegon, (Bidik banten) – Kota Cilegon adalah sebuah kota yang menjadi bagian wilayah Provinsi Banten.
Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda, kota Cilegon jug dikenal sebagai kota industri.
Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon.
Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, Krakatau Posco, Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda.
Dari kesemuanya itu, pantaslah jika kota Cilegon disebut sebagai kota dolar, bahkan ada yang menyebut kota Cilegon adalah Singapuranya Indonesia dengan segala potensi buatan yang dimiliki.
Pemkot Cilegon dinilai telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai 1,7 Triliun.
Namun sejumlah kalangan menilai adanya kejanggalan dengan pendapatan daerah yang besar namun masyarakatnya masih terbilang banyak yang tidak sejahtera.
Ketua LIRA Banten, Azwar Anas menilai Walikota Cilegon sebagai penyelenggara pemerintahan dinilai tidak transparan dalam hal pengelolaan anggaran APBD, akibatnya masih masyarakat banyak yang belum menikmati kesejahteraan.
LIRA Banten menengarai adanya praktik kecurangan dalam sistem birokrasi dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh sejumlah dinas sebagai kepanjangan tangan dari program yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon.
Bahkan Azwar Anas bersama LIRA Banten berjanji akan mengawal program kerja dan pola pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas terkait.
“Sejak kota Cilegon berdiri hingga hari ini sudah 18 tahun usia kota ini kami menilai sejumlah persoalan yang tidak akan selesai jika pemimpinnya kurang memiliki kemauan yang kuat untuk mensejahterakan rakyatnya, kita ambil satu contoh saja. PAD kita besar, kenapa daya beli masyarakatnya rendah dan banyak masyarakat dengan usia produktif yang masih nganggur, belum lagi dengan sistem penataan kota yang payah, kenapa ini bisa terjadi? Apakah Walikota tidak mampu membuka lapangan pekerjaan baru padahal kota ini dikelilingi lebih dari 500 perusahaan industri dan apakah Walikota tidak bisa membuat kebijakan pemerataan pembangunan? dimana kantor-kantor Dinas itu tidak harus ngontrak. Hal itulah yang sangat kami sayangkan, maka dari itu kami dari LIRA Banten akan mengawal dan mengawasi pembangunan ini hingga selesai” terangnya.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon saat ini pada Bulan April 2017, Kota Cilegon mengalami inflasi sebesar 0,25%, yang artinya kenaikan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat mengalami kenaikan signifikan sementara daya beli masyarakat menurun akibat dari sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan.
Dengan populasi jumlah penduduk yang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ketahunnya.
Sementara itu disatu sisi, di Kota Cilegon banyak sekali perumahan yang berbasis rumah dinas.
Hal ini dikarenakan di Kota Cilegon terdapat banyak sekali perusahaan yang membutuhkan banyak karyawan. Permukiman di Kota Cilegon dikelola oleh berbagai developer. Selain itu terdapat pula permukiman khusus bagi kaum ekspatriat. Permukiman kaum ekspatriat barat (Meksiko, Australia, Amerika Serikat dan Perancis) terdapat di Kawasan Bonakarta, sedangkan permukiman kaum ekspatriat timur (terutama orang Korea dan Jepang) berada di suatu cluster di Pondok Cilegon Indah.
Sedangkan permukiman bagi warga Krakatau Steel terdapat di Komplek Perumahan Karyawan Krakatau Steel (Rumah Dinas), Propelat (Rumah Dinas), Bukit Baja Sejahtera, Palm Hills, dan Komplek Perumahan Krakatau Grogol Selain itu terdapat pula permukiman seperti Istana Cilegon, Pondok Cilegon Indah dan berbagai macam cluster komplek perumahan lainnya.
Soal lain yang tak kalah pentinganya dalam hal pengelolaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik menurut Azawar Anas selaku Gubernur LIRA Banten adalah keterbukaan publik yang belum dapat dinikmati oleg masyarakat kota Cilegon, sebab menurutnya hingga saat ini masyarakat tidak tahu soal serapan anggaran dansumber dana pembangunanPemkot Cilegon.
(KD)
