CILEGON, (BidikBanten) – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, melalui Tim Internal Pemenangan Calon Gubernur pada Pilkada 2017 mendatang. Tb. Hasanudin, memberikan pengarahan kepada para kader dalam kegiatan Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) di salah satu hotel, di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Selasa (08/11/2016).
Ketua Tim Pemenang Internal DPP PDI Perjuangan, Tb. Hasanudin mengatakan, pengarahan kepada para kader PDI Perjuangan ini untuk lebih mengerti peraturan-peraturan dan teknis dalam memberikan hak suara pada Pilkada Serentak dan memenangkan pasangan Calon Gubernur Rano Karno-Embay Mulya Syarif.
“Kita sudah memiliki beberapa strategi, diantaranya memperkuat jaringan kader, menggandeng para LSM dan Ormas, dan beberapa hal lain, untuk kemenangan pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif sebagai Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Pada Pilgub 2017” katanya.
Tb. Hasanudin menyatakan, pihaknya sudah melakukan survey dibeberapa Kota/Kabupaten, terkait kekuatan Cagub nomor dua tersebut. Dan dinyatakan, petahana memiliki sekurangnya 68% suara di Provinsi Banten.
“Kita sudah melakukan survey, untuk saat ini Rano-Embay sudah diatas Cagub lainnya. Untuk di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, termasuk Kota Serang, rata-rata suara Rano-Embay, diprediksi diatas 60%, oleh sebab itu, dalam kegiatan, kami memberikan motivasi kepada para kader, untuk lebih menguatkan barisan, khususnya di Kota Cilegon,” tambahnya.
Hasan menegaskan, apabila Rano-Embay terpilih menjadi Gubernur, program pertama yang akan disodorkan oleh PDI Perjuangan, untuk lebih memajukan pendidikan di Provinsi Banten, yang lebih terutama, menghilangkan pungli dan korupsi di Provinsi Banten, dengan cara mengawasi “jual beli” jabatan yang saat ini masih terjadi.
“Program yang akan kami sodorkan kepada Rano-Karno. Perbaikan pendidikan yang secara menyeluruh, perbaikan taraf hidup para buruh dan tani, dan yang terpenting adalah, tidak ada lagi “pelacuran” jabatan. Karena selama ini, sudah menjadi rahasia umum, untuk menjadi pejabat, harus memberikan mahar tertentu, sehingga menimbulkan sikap korupsi dan pungli di kalangan pemerintah,” tegasnya. (Mg01)
