Merak, (bidikbanten.com) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) yang baru terpilih Khoiri Soetomo sore tadi, Minggu (23/10) mengunjungi Pelabuhan Merak guna malakukan inventarisasi sejumlah persoalan yang ada di pelabuhan tersebut.
Khoiri yang baru terpilih sebagai ketua Umum Gapasdap hasil Munas VIII didampingi Sunaryo selaku ketua Gapasdap Pelabuhan Bakauheni Lampung, terlihat langsung tancap gas melakukan pengawasan dan kunjungan kesejumlah pelabuhan diseluruh Daerah.
“Rencananya besok pak ketum akan mengunjungi sejumlah pelabuhan daerah lain untuk mengiventarisir sejumlah persoalan-persoalan yang ada di setiap pelabuhan”ujar Sunaryo.
Kedatangan Khoiri yang didampingi kepala Gapasdap pelabuhan Bakauheni Lampung ini mengaku prihatin dengan sejumlah persoalan yang ada sejumlah pelabuhan, salah satunya soal penurunan jumlah penumpang untuk kapal rute Pelabuhan Merak – Bakauheni.
“Karena kondisi memperihatinkan ini sudah berlangsung lama. Sebenarnya kami sudah tidak ada waktu untuk menunda-nunda, sehingga tadi malam itu kami baru terpilih sekitar jam 20.30 dan saya putuskan untuk bergerak, bekerja dan melihat secara langsung untuk jadi bekal kami untuk bicara kepada Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Diungkapnya, penurunan jumlah penumpang Pelabuhan Merak – Bakauheni salah satunya merupakan dampak dari adanya Pelabuhan Bojonegara dan rute baru Pelabuhan Tanjung Priok – Lampung.
“Kita semakin sulit dengan kondisi iklim usaha kita. Yang jelas teman-teman kita di sini sudah pada titik yang mengenaskan sehingga muncul persaingan yang tidak sehat dan tidak kondusif. Penurunannya sekitar 40 persen,” ucapnya.
Khoiri berharap, pemerintah dapat menaungi seluruh pelabuhan dalam satu naungan yang sama dalam PT. ASDP Indonesia Ferry. Hal itu agar pelabuhan-pelabuhan lain dapat terkontrol dan terkendali.
“Lintasan Merak-Bakauheni yang telah dibangaun sedemikian baiknya ini, dengan kapal yang besar-besar dengan standar keamanan dan pelayanan yang tinggi, tentunya harus dilindungi. Tidak boleh disaingi dengan lintasan-lintasan yang standarnya tidak sama,” ujarnya.
Selain soal itu juga, Khoiri mengaku sudah mengantongi sejulah persoalan lain terkait persoalan kepalabuhanan yang menjadi wilayah kewenangannya salah satunya adalah soal persaingan tidak sehat yang sering dilakukan oleh sejumlah perusahaan pelayaran akibat dari kurangnya komunikasi dan belum adanya ketetapan regulasi yang mengatur persoalan antar perusahaan pelayaran.
“Untuk itu kami perlu bergerak lebih cepat agar persoalan-persoalan tersebut dapat segera kami inventarisir sebab jika persoalan ini dibiarkan terus berkembang maka yang rugi adalah rakyat yang menjadi pengguna jasa dan dari hasil inventarisasi itu akan kami koordinasikan ke kementrian perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut”pungkasnya. (KD)
