SERANG, (BidikBanten) – Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Cilegon, menggelar workshop yang bertajuk “Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Kalangan Media” dengan menggandeng puluhan jurnalis di salah satu hotel di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, rabu (12/10/2016).
Kepala BKBPP Kota Cilegon, Nur Fatma mengatakan, Pengarusutamaan Gender (PUG) dikalangan masyarakat masih sangat tabu, sehingga perlu menggandeng media massa untuk merubah paradigma masyarakat untuk memajukan peranan perempuan dalam pembangunan. “Kegiatan ini dimaksudkan memberi pemahaman akan kesetaraan gender dalam pembangunan. Banyaknya kendala dalam meningkatkan peranan perempuan dalam berbagai hal menjadi tolak ukur pentingnya kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) disosialisasikan di kalangan jurnalis” katanya.
Lanjut Nur Fatma, pihaknya sangat perlu menggandeng media massa untuk memberikan informasi seluas-luasnya tentang kesetaraan gender kepada masyarakat karena saat ini masyarakat masih bersikap skeptis akan peranan perempuan dalam berbagai bidang. “Kita juga turut mengundang staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan materi tentang pentingnya perempuan dalam bidang politik, sosial, hukum, ekonomi dan sebagainya, dan kita pun menilai di Kota Cilegon masih perlu didorong akan peranan perempuan, khususnya di lini-lini penting dalam pemerintahan, guna membantu pembangunan” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungsn Anak (KemenPP-PA), Darsono Sudibyo menyatakan, saat ini peranan perempuan didalam pemerintahan sangat kecil dan terbukti dari data Calon Legislatif tahun 2014, yang hanya 25,76% legislatif perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal tersebut belum memaksimalkan Instruksi Presiden no. 9 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG, sehingga pemerintah merasa perlu mendorong perempuan-perempuan di masyarakat, untuk berperan aktif dalam membangun bangsa, lewat berbagai bidang.
“Skala perempuan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014 sangat menurun di angka 25,76% dibanding tahun 2009 sebanyak 28%. Hal itu, disebabkan berbagai hal, sehingga pemerintah perlu memberikan pendidikan politik kepada para Caleg perempuan agar tetap optimis guna mendorong pembangunan. Kami sudah melakukan sosialisasi ke 15 provinsi se-Indonesia, untuk membuka pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender dalam berperan baik di pemerintahan maupun dalam segala hal” pungkasnya. (Mg01)
