Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengungkap dukungan 72 Jenderal di balik masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam diskusi publik di kantornya, Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat. “Hegemoni militer berusaha bangkit melalui tokoh militer yang mendukung masing-masing pasangan capres,” ujar Alkif Putra, aktivis YLBHI, Jumat, 5 Juni 2014.
YLBHI sebutkan 35 tokoh militer yang berada di kubu pasangan calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu :
1. Wiranto
2. AM Hendropriyono
3. Sutiyoso
4. Luhut Pandjaitan
5. Tedjo Edi
6. Farchul Rozi
7. Da’i Bachtiar
8. Farid Zainudin
9. Ian Santoso
10. Triamtomo
11. TB Hasanudin
12. Tyasno Sudarto
13. Bernard Ken Sondakh
14. Sumarsono
15. Syarifudin Tippe
16. Farid Zainudin
17. M Yusuf Solikin
18. Bambang Ismoyo
19. M Luthfi Wetto
20. Basri Sidehabi
21. Pieter LD Wattimena
22. Sosialisman
23. Abdul Malik Yusuf
24. Franky Kaihatu
25. Andi Masmiat
26. Eddy Kusuma Wijaya
27. Mulyono
28. Djamhur Suhana
29. Songkal VH Simanjuntak
30. Yopie Kiriweno
31. Abdul Salam Mustam
32. Sidarto Danusubroto
33. Dadi Sunato
34. Edy K
35. Muchdi PR
Dukungan tokoh militer untuk Prabowo Sementara itu, ada 36 tokoh militer yang berada di dalam kubu pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yaitu :
1. Djoko Santoso
2. Widodo AS
3. Farouk Muhammad Syechbubakar
4. M Yunus Yosfiah
5. Johanes Suryo Prabowo
6. Syarwan Hamid
7. Suharto
8. Syamsir Siregar
9. Taufiq Effendi
10. Freddy Numberi
11. Adang Darajatun
12. George Toisutta
13. Burhanuddin
14. Moeklas Sidik
15. Sudrajat
16. Kivlan Zein
17. Pramono Edhie Wibowo
18. Hendradji Supanji
19. Cornel Simbolon
20. Joko Sumariyono
21. Romulo Robert Simbolon
22. Nachrowi Ramli
23. Bimo Prakoso
24. Tono Suratman
25. Amir Sembiring
26. Glenny Kairupan
27. Johny Wahab
28. Mahidin Simbolon
29. Soenarko
30. Chairawan
31. Eko Edi Santoso
32. Tommy Trider Jacobus
33. Timbul Sianturi
34. Mutanto Juwono
35. Istowo
36. Bambang Kristiono
Merujuk pada temuan YLBHI, kata Chris Biantoro, anggota badan pekerja KontraS, hal ini menunjukkan kegagalan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. “Di antara nama-nama itu ada penjahat HAM berat yang belum tuntas kasus hukumnya,” ujar Chris. Ia juga menekankan bahaya rekonsolidasi militer yang dapat mengancam hak sipil apabila militerisme kembali menguasai Indonesia seperti era Orde Baru.
(tempo)
