Masih banyak pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang sudah mengabdi hampir beberapa tahun tapi belum diangkat menjadi Pekerja Negri Sipil (PNS), sedangkan rencana Pemerintah akan melakukan tes penerimaan CPNS dari pelamar umum dan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu membuat ratusan Honorer di Kota Cilegon mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon meminta dukungan untuk menolak rencana pemerintah melakukan pembukaan tes CPNS dengan menandatangani surat pernyataan oleh para honorer di Cilegon yang akan di layangkan kepada pemerintah pusat.
“Kami hanya memperjuangkan nasib para Honorer baik K2 maupun non K2 supaya dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes. Jika pemerintah menambahkan lagi dari PNS umum, nasib kami mau di kemanakan sedangkan setatus kami masih belum jelas.” Ujar Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tata Usaha Honorer (FKGTH) Kota Cilegon, Martin Al-Kosim usai melakukan pertemuan. Selasa (3/6).
Martin menjelaskan, saat ini terdapat sekira sekira 6.000 pegawai dengan status TKS, THL dan TKK yang bekerja dilingkungan Pemkot Cilegon, diluar jumlah K2 yang berjumlah sekira 480 orang. “Nasib kami mau di kemanakan sedangkan setatus kami saja masih belum jelas, dan dukungan yang diberikan oleh DPRD Cilegon, Dukungan itu cukup menguatkan penolakan kami” Katanya Rencanya, lanjut martin, surat penolakan itu akan dilayangkan kepada pemerintah dan sebagai bukti yang menguatkan para honorer sudah mendapatkan persetujuan dari lembaga wakil rakyat.
“Kalo masih tetap melaksanakan tes, maka kita akan sweeping di tempat-tempat penerimaan cpns seperti di kantor pos atau pun BKD kami akan segel. Sampai tuntutan kami terpenuhi.” Pungkasnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Cilegon, Arif Rifai mengatakan penandatanganan dukungan itu, karena pengabdian K2 sangat panjang sehingga itu menjadi perioritas utama dalam pengangkatan CPNS K2. “Saya berharap hal ini bisa segera terselesaikan, sehingga hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. Supaya persoalan tenaga honorer dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah kota bisa terselesaiakan tidak berlarut-larut.” Katanya. (Arif)
