Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, tim kajian KPK saat ini sedang melakukan analisis komponen-komponen mngenai aspek transparansi dan efisiensi penyelenggaraan serta biaya haji yang dibayarkan kepada pemerintah.
“KPK akan melanjutkan kegiatan perbaikan sistem tata kelola siskohat (Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terintegrasi) dan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang bersih unsur fraud-nya agar tidak terulang lagi dan sekaligus menemukan metode menurunkan biaya haji,” ujar Busyro ketika dihubungi wartawan, Selasa (27/5/2014).
Hal terpenting dalam penyelenggaraan ibadah haji menurutnya harus ada reformasi kejujuran dengan mengisolasi para calo di dalam Kementerian Agama dan di luarnya. “Siapapun Menag baru, KPK siap backup,” tegasnya.
Namun Busyro belum dapat memastikan berapa persen besaran biaya haji dapat ditekan. “Belum bisa sampai kesitu, kejujuran dan keterbukaan jajaran dirjen terkait dan kanwil-kanwil Kemenag se-Indonesia sangat penting. Saatnya kini bertobat dan berbenah dengan jujur ikhlas,” kata Busyro mengimbau jajaran Kemenag.
Busyro menegaskan Departemen Pencegahan KPK siap untuk memandu penyelenggaraan haji ke arah manajemen yang berkah dan transparan. Hingga saat ini KPK belum menyebutkan seberapa jauh keterlibatan Dirjen Haji dan pencucian uang yang dilakukan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali. “Belum tahu tunggu saja penyidikannya dengan penuh kesabaran,” tuturnya.
(Lal)
