BAKAL calon presiden dan wakil presiden dari poros Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, harus mewaspadai perpecahan internal Partai Golkar dan penetapan Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Setelah Ketua Umumnya menjadi tersangka, PPP tentu akan disibukkan dengan konsolidasi internal. Hal ini bisa memecah konsentrasi mesin partai itu dalam memenangkan Prabowo-Hatta,” ujar pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan, demikian kami lansir dari kompas.com, Jumat (23/5/2014).
Status baru yang kini disandang Suryadharma, juga bisa menimbulkan friksi di tubuh partai berlambang kabah itu. Dukungan PPP kepada Prabowo pun selama ini belum terlalu solid, terkait drama yang mendahului keputusan partai ini bergabung ke poros Partai Gerindra.
“Bisa jadi momen saat ini dimanfaatkan orang-orang yang tadinya tidak cocok dengan SDA dalam konteks dukungan terhadap Prabowo, melihat peluang baik secara diam-diam dan terbuka, mengemukakan dukungan mereka ke calon lain,” papar Djayadi. Karenanya, dia berpendapat soliditas dukungan PPP kepada pasangan Prabowo-Hatta tak bisa lagi diharapkan.
Sementara fakta perpecahan internal Partai Golkar harus dipandang serius. Seperti diberitakan, beberapa kader Partai Golkar menyatakan memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut Djayadi, goyahnya mesin partai PPP dan Partai Golkar akan langsung berdampak pada upaya pemenangan Prabowo-Hatta di Jawa Barat dan Banten. Pasalnya, selama ini kedua partai itu cukup menguasai beberapa wilayah di kedua provinsi tersebut.
PPP menguasai hampir seluruh wilayah Bogor, Tasikmalaya, dan Cianjur. Sementara itu, Golkar menguasai beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten. “Padahal, medan pertarungan selama ini ada di Jawa Barat dan Banten. PPP dan Golkar sedang tidak solid, Prabowo harus waspada dan mengantisipasi ini,” jelasnya mengakhiri. (Pol)
